The Social Dilemma: Terbangunnya Echo Chamber dan Robohnya Ruang Diskusi Kita

Screenshot dari loading screen The Social Dillema
Screenshot dari loading screen The Social Dillema

Bayangkan skenario ini: kamu mengetikkan sebuah keyword di Wikipedia untuk mencari tahu informasi tertentu. Ternyata, hasil pencarian yang kamu dapatkan berbeda dengan yang didapatkan orang lain. Tiap orang memiliki versi kebenarannya sendiri dan seseorang akan terkaget-kaget melihat hasil pencarian yang disiapkan untuk orang lain.

Ini merupakan perumpamaan yang digunakan oleh seorang narasumber di dokumenter The Social Dilemma (2020). Film yang disutradarai oleh Jeff Orlowski dan ditayangkan di Netflix ini berbicara soal bagaimana media sosial dan model bisnis yang dikembangkan berpengaruh pada masyarakat kini.

Apa yang diucapkan oleh si narasumber tentang Wikipedia memang hanya perumpamaan dan tidak benar-benar terjadi. Namun, dalam kasus lain, tanpa disadari, hal itu sudah jadi bagian keseharian kita setiap kali kita membuka “jendela dunia” melalui perangkat komputer. Penelusuran situs atau media sosial yang didominasi oleh pemain besar seperti Facebook, Youtube, dan Google akan memberikan hasil yang disesuaikan dengan preferensi kita. Ketika kita mencari sesuatu, apa yang disarankan atau bahkan apa yang muncul tidak akan benar-benar sama antara satu orang dan orang lainnya.

Menghadirkan berbagai narasumber seperti aktivis, akademisi, dan pelaku industri, The Social Dilemma menjelaskan bahwa fenomena sosial dan politik yang terjadi belakangan dapat dijelaskan melalui perkembangan teknologi media sosial terkini: mulai dari gangguan jiwa, hoaks yang semakin mudah bertebaran, hingga polarisasi yang semakin menajam. Berdasarkan hasil survei dari Pew Research Center (2014) yang dipaparkan dalam film, polarisasi antara pemilih Demokrat dan Republik di Amerika Serikat semakin menajam seiring dengan semakin maraknya penggunaan media sosial dari tahun ke tahun.

Artinya, telah terbangun sebuah echo chamber atau ruang gema—di mana suara yang dikeluarkan oleh suatu kelompok akan bergema atau kembali lagi ke mereka, sementara suara-suara dari kelompok yang berbeda tidak masuk ke telinga mereka. Kalaupun terdengar, suara-suara yang lain ini menjadi suara yang asing, aneh, dan langsung dianggap sebagai informasi yang salah.

Gambar 1. Grafik penajaman perbedaan pandangan antara pemilih Demokrat dan Republican dari tiap dekade sejak 1994 antara masyarakat sadar politik. Sumber: Pew Research Center (2014)

Walaupun film ini menggunakan latar studi kasus di Amerika Serikat, tidakkah kita di Indonesia merasa cukup familiar dengan kondisi tersebut? Kabar palsu hingga ujaran kebencian semakin marak muncul dari tahun ke tahun: Pilpres 2014 diwarnai oleh misinformasi yang sengaja disebarkan lewat media sosial untuk mendiskreditkan paslon tertentu. Ada pula bot dan buzzer yang digunakan untuk menyebarkan propaganda-propaganda pro-pemerintah untuk menutupi informasi yang kredibel, seperti jaringan bot penyebar hoaks soal Papua hingga yang mempromosikan tagar #SawitBaik. Kini, misinformasi itu didominasi oleh isu COVID-19, seperti konspirasi teori tentang virus yang sengaja dibuat di Cina hingga jaringan 5G yang dikatakan bisa mempermudah penularan virus. 

Fenomena ini tidak bisa diharapkan untuk berhenti dengan sendirinya—bahkan sulit diharapkan untuk melambat. Sebab, kesalahan bukan cuma pada pelaku penebar hoaks, tetapi juga platform media sosial yang membiarkan informasi-informasi itu bertahan cukup lama hingga dapat diduplikasi dan disebarkan ke mana-mana.

Pengguna internet yang memanfaatkan platform secara gratis adalah yang jadi produknya: para raksasa internet ini kebagian untung dengan mengumpulkan preferensi dan memantau gerak-gerik kita di internet. Ketika misinformasi dan teori konspirasi menjadi konten yang lebih menarik dan dapat memancing lebih banyak interaksi ketimbang sebuah fakta, maka algoritma yang bekerja akan terus menggulirkan konten-konten seperti ini supaya pengguna terus membuka aplikasi. Hal ini pun dijadikan daya tawar kepada pengiklan. 

Selama model bisnis tetap berjalan seperti itu, polarisasi akan semakin menajam dan para politisi kotor semakin diuntungkan. Sementara itu, selama tidak ada pihak ketiga yang bertindak tegas, kita—pengguna internet, hanya akan semakin terjepit di tengah pusaran.

Ketika Korban Ruang Gema Ditabrakkan dengan Pandangan Berbeda

Dalam konteks yang lebih kecil, dampak ruang gema ini bisa kita lihat dalam ekosistem film.  Ketika akademisi film Intan Paramaditha membuat utas singkat soal film pendek Tilik (2018) dan kritiknya terhadap ekosistem kesenian dari perspektif feminis, ia mendapatkan serangan bertubi-tubi dari banyak pengguna media sosial. Apa yang terjadi pada Intan mengindikasikan masih belum ramahnya media sosial bagi perempuan dan sempitnya keterbukaan seseorang dalam menerima pandangan yang berbeda. 

Awalnya, Intan diserang dengan tuduhan bahwa bahasa yang ia gunakan terlalu sulit untuk dimengerti orang awam. Namun, serangan kemudian makin menjadi-jadi: Intan mengalami kekerasan verbal lewat sebutan-sebutan bernada seksis dan misoginis seperti “lonte”, “pelacur”, dan “feminis tai anjing”. 

Dalam kasus lain, serangan terhadap perspektif feminis itu muncul dari akun semacam @txtdarifeminis yang hadir untuk mengangkat cuitan-cuitan perempuan untuk dihina dan dipermalukan oleh pengikutnya. Dari kedua contoh ini, terlihat bahwa internet jadi sulit diharapkan untuk memberi ruang diskusi yang sehat: pengguna di dalamnya menolak untuk mendengarkan perspektif yang berbeda dan merespons itu dengan melakukan hinaan di luar konteks. 

Apa yang terjadi pada Intan dan kemunculan akun seperti @txtdarifeminis ini pun sayangnya bukan fenomena baru: Amnesty International dalam laporannya “Toxic Twitter: a Toxic Place for Women” (2018) mewawancari 86 perempuan di UK dan Amerika Serikat dan menemukan bahwa kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam berbagai bentuk telah jadi makanan mereka sehari-hari.

Dalam hal tontonan, ada kasus lain ketika penonton dengan mudahnya dicap film snob karena memiliki referensi tontonan tertentu yang mungkin tidak familiar bagi si memberikan cap. Ada pula kasus ketika seseorang dicap soft boy di media sosial karena ia sering mengunjungi museum dan ruang pemutaran alternatif. Stigma-stigma kontraproduktif ini dikukuhkan pula melalui sejumlah media digital alternatif yang malah memberi cap negatif dan membeda-bedakan antara “penonton bioskop” dan “penonton festival”—seolah-olah seseorang tidak bisa masuk di keduanya. Hal ini turut membuat orang semakin enggan untuk berbagi pengalamannya ke publik.

Berdasarkan hasil survei yang saya lakukan kepada 48 responden mengenai pengaruh stigma di media sosial terhadap perilaku menonton, 43,5% responden mengatakan bahwa media online dan media sosial punya pengaruh utama dalam membangun persepsi akan konsumsi tontonan orang lain. Sebanyak 10% responden pun mengatakan bahwa referensi tontonan berbeda orang lain membuat mereka mempersepsikan orang tersebut secara negatif.

Gambar 2. Grafik asal-muasal responden membangun persepsi atas konsumsi tontonan orang lain

Gambar 3. Persepsi responden terhadap orang yang memiliki tontonan berbeda.

Gambar 4. Pengaruh penilaian orang lain terhadap antusiasme menonton film.

Media sosial yang mempertemukan beragam opini di dalam satu platform semestinya bisa jadi ajang bagi pengguna internet untuk saling memperkaya wawasan dan menghargai pendapat orang lain. Kenyataannya, monopoli iklan oleh sejumlah perusahaan teknologi justru menciptakan kebebasan berekspresi semu: ujaran kebencian, misinformasi, dan komentar-komentar hinaan jadi makanan sehari-hari di media sosial.

Walaupun angka kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat, film The Social Dilemma mengingatkan kita akan salah satu hal penting yang mesti dibenahi usai pandemi mereda: menuntut perusahaan teknologi untuk lebih memperhatikan etika digital dan bertanggung jawab atas kerusakan demokrasi yang telah mereka sebabkan. Hal yang juga tak kalah pentingnya: agar setiap orang kembali saling menyapa di kehidupan nyata, datang ke berbagai acara diskusi dan kebudayaan untuk memperkaya wawasan, dan mempromosikan diskusi yang sehat dengan sesama.

Panji Nandiasa Mukadis
Pegiat perfilman khususnya dalam ranah media dan ekshibisi. Saat ini menjadi Dosen Luar Biasa Prodi Ilmu Komunikasi dan Bisnis Digital untuk beberapa universitas