Baca tema bulan ini: Retrospektif

Bagaimana Orde Baru Menyelamatkan Rock and Roll

oleh Raka Ibrahim

04 September 2017 Durasi: 9 Menit
Bagaimana Orde Baru Menyelamatkan Rock and Roll Ilustrasi: Dwi Sugiyanto

Munif Bahasuan duduk di kursinya, termenung. Percakapan kami mulai melantur, dan lelaki sepuh itu terlihat lelah. Di sebelah saya, Andrew Weintraub merapikan kacamatanya dan menyisir buku catatan yang selalu ia bawa, mencari pertanyaan tambahan untuk memperpanjang obrolan.

“Tunggu sebentar,” ucap Munif, tiba-tiba. Ia bangkit dari kursinya dan masuk ke kamar. Tak lama kemudian, Munif kembali membawa sebuah foto berpigura kayu yang tampak ringkih. Wajahnya tampak ceria, seperti seorang kanak-kanak yang hendak memamerkan mainan baru pada Pamannya.

Pigura tersebut berisi foto hitam-putih dari sekelompok laki-laki dan perempuan berdandanan rapi, berbaris di ruangan yang tampak seperti lobi hotel. Jari Munif menunjuk wajah di foto itu satu per satu, dan nama yang ia sebut kian lama terdengar kian familiar. “Ini Idris Sardi,” ucapnya, menunjuk seorang lelaki yang tengah tersenyum lebar. “Kalau ini Titiek Puspa, ini Loddy Item, Jack Lesmana, Bubi Chen...”

“Dan ini,” tuturnya, diiringi tawa kecil. “Ini saya. Dulu saya penyanyinya. Tampan, kan?”

Kami bergantian memegang pigura berdebu tersebut. “Kami berangkat tur ke Eropa atas prakarsa Bung Karno,” lanjut Munif. “Mempromosikan budaya Indonesia.”

The Lensoist,” ucap Andrew, menyeringai. “Membawakan musik irama Lenso, bukan? Bung Karno’s revolutionary music.”

Munif mengangguk penuh semangat. Di tahun-tahun terakhir kekuasaan Sukarno, sebuah supergroup musik bernama The Lensoist dibentuk atas prakarsa pemerintah. Mereka memainkan musik yang diberi julukan Irama Lenso – modifikasi dari irama dan tarian tradisional Maluku yang hendak dijadikan ‘penanding’ musik rock and roll. Dengan dana pemerintah, grup ini tur keliling Eropa dan Amerika Serikat dari tahun 1964 hingga 1965.

Proyek ambisius tersebut bubar jalan seiring dengan jatuhnya Soekarno pasca Peristiwa 1965. Tergantung sejarah mana yang anda percayai, Irama Lenso bisa kita pandang sebagai bukti nasionalisme menggebu-gebu sang Proklamator, atau sebagai bentuk kesombongan sebuah rezim yang berada di ambang keruntuhan.

“Setelah Bung Karno jatuh, bagaimana nasib musisi seperti anda, pak?” tanya saya.

Munif mengambil pigura itu dari meja, menimangnya seperti orok, lantas terdiam agak lama. Pada akhirnya, ia memberi jawaban yang di luar dugaan saya: “Jujur saja,” balas Munif. “Setelah Pak Harto berkuasa, semuanya jadi lebih terbuka. Kami merasakan masa-masa penuh kebebasan.”

****

Sejarah kita memang penuh dengan paradoks-paradoks kecil semacam ini. Sulit untuk membayangkan bahwa Suharto – yang hidup di memori kolektif kita sebagai diktator keji – pernah dipandang sebagai agen pembebasan bagi ranah seni-budaya. Namun, dalam rentang waktu yang amat singkat, impian mustahil itu memang jadi nyata.

Musik rock awalnya ‘menyusup’ masuk Indonesia berkat jasa militer. Pada masa-masa awal pemerintahan Sukarno, para atase militer dan anggota AURI yang dinas di luar negeri membawa pulang piringan hitam musik rock ke Indonesia. Meski awalnya musik ini hanya dinikmati kalangan tertentu, rock mulai menjangkau audiens yang lebih luas ketika koleksi pribadi para anggota militer ini diputar secara rutin di radio Angkatan Udara.

Terinspirasi dari musisi rock mancanegara macam Perry Como, Elvis Presley, dan – pada akhirnya – The Beatles, band-band lokal seperti Dara Puspita dan Koes Bersaudara berdiri dan mulai populer di kalangan anak muda perkotaan. Pada tahun 1950-an, demam musik rock melanda Indonesia.

Persoalannya, popularitas musik rock bertentangan dengan ideologi negara yang tengah dikembangkan Sukarno. Di tengah merebaknya gerakan separatis di dalam negeri dan memuncaknya konflik dunia akibat Perang Dingin, para negarawan Indonesia didorong untuk – meminjam istilah Teraya Paramehta (2017) – “bersikap  awas terhadap pengaruh ideologi dan kebudayaan asing”. Dalam keadaan penuh prahara seperti ini, rakyat Indonesia dituntut untuk tidak tinggal diam. Di bawah pemerintahan Sukarno, politik menjadi panglima.

Kesadaran revolusioner ini tidak mentok di ranah ekonomi dan politik saja. Dalam asumsi Sukarno, “perjuangan mereka yang menentang imperialisme ekonomi dan politik (seolah-olah) menjadi tidak ‘sahih’ apabila mereka tidak menolak imperialisme kebudayaan.” Sikap ini terangkum dalam pidatonya pada Hari Kemerdekaan tahun 1959:

“Dan Engkau, hai pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Engkau yang tentunya anti imperialisme ekonomi dan penentang imperialisme ekonomi, engkau yang menentang imperialisme politik, kenapa di kalangan engkau banyak yang tidak menentang imperialisme kebudayaan? Kenapa di kalangan engkau banyak yang masih rock-n-roll-rock-n-rollan, dansi-dansian ala cha-cha-cha, musik-musikan ala ngak-ngik-ngok, gila-gilaan, dan lain sebagainya?"

Pidato tahun 1959 tersebut menggambarkan pula pandangan Sukarno mengenai fungsi seni budaya dalam pembangunan negara. Apabila politik adalah panglima, seni budaya semestinya mengemban tanggungjawab revolusioner untuk mendukung upaya pemerintah menentang “imperialisme ekonomi” maupun “imperialisme kebudayaan”. Perspektif ini kemudian digaungkan oleh salah satu lembaga kesenian terbesar saat itu, yang juga mendukung peran seni budaya dalam menumpas imperialisme kebudayaan: Lembaga Kebudayaan Rakyat, atau biasa disingkat LEKRA.

Sejak pidato tersebut, segala bentuk kesenian yang ‘bergaya luar negeri’ atau ‘imperialis’ dicekal satu per satu. Termasuk, musik rock and roll yang dicibir dengan julukan musik ngak-ngik-ngok dan gila-gilaan. Penyanyi populer seperti Ernie Djohan dan Lilies Suryani mendapat teguran resmi dari pemerintah, dan dianjurkan untuk mengenakan busana yang lebih ‘Ketimuran’ serta menyanyikan lagu yang lebih Indonesia. Piringan hitam dari grup luar negeri macam The Beatles dan The Shadow disita oleh aparat dan dihancurkan. Kejaksaan Tinggi Jakarta pun mengeluarkan instruksi kepada band dan pelaku bisnis pertunjukkan untuk mendaftarkan dirinya ke catatan pemerintah agar mudah diawasi. Puncaknya, usai memainkan lagu The Beatles di sebuah pesta pribadi, grup rock ternama Koes Bersaudara diciduk aparat pada bulan Juni 1965.

Guna mengisi kekosongan, Sukarno mengundang musisi populer Idris Sardi, Jack Lesmana, dan Bing Slamet untuk memodifikasi musik Lenso – tarian dan irama khas daerah Maluku – menjadi Irama Lenso yang terdengar lebih ‘modern.’ Dengan dukungan dana pemerintah, Sardi dan kawan-kawan membentuk grup The Lensoist, yang kemudian berangkat tur ke Eropa pada tahun 1964.

The Lensoist adalah studi kasus yang baik untuk memahami bagaimana Sukarno memanfaatkan musik untuk kepentingan politik. Pemerintah tak hanya mencekal musik Barat di Indonesia. Dengan membentuk The Lensoist, dan mengirim grup tersebut tur ke Eropa, Sukarno melakukan aksi pamer kuasa melalui seni budaya. The Lensoist menjadi corong propaganda Sukarno, sekaligus garda depan dari ‘invasi budaya’ yang balik dilakukan Sukarno pada dunia Barat.

Karena itulah, ucapan Munif Bahasuan pada pertemuan kami terbilang signifikan. Sejarah mencatat beliau sebagai penyanyi dan figur penting dalam kelompok tersebut. Lantas, mengapa ia begitu bersemangat menggambarkan era awal kekuasaan Suharto sebagai “masa-masa penuh kebebasan”, di mana musik justru lebih hidup?

****

Persoalannya, euforia ‘politik sebagai panglima’ tidak berbanding lurus dengan stabilitas politik. Pasca insiden 30 September 1965, kekuasaan Sukarno perlahan-lahan dihabisi. Penculikan dan kematian 6 Jenderal di malam naas itu disusul pembantaian massal terhadap tertuduh komunis di seluruh Indonesia – periode penuh darah di mana ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang, dibunuh secara semena-mena. Masih lebih banyak lagi yang berakhir di bui, diasingkan, atau terdampar sebagai eksil di luar negeri.

Dalam ranah seni-budaya, kebijakan-kebijakan Sukarno membuatnya dituduh telah menjelma menjadi “kekuatan politik absolut” yang “merepresi pelbagai aktivitas dan gagasan [...] seniman dan intelektual yang menolak politik sebagai panglima.” (Budiman, 2002). Sastrawan Taufiq Ismail dan D.S Moeljanto bahkan menuding bahwa masa-masa akhir kepemimpinan Sukarno adalah “sebuah zaman yang telah melahirkan ‘prahara budaya.’”

Maka, pembantaian di tahun 1965-1966 juga menjadi momentum untuk menghabisi pengaruh ‘politik-sebagai-panglima’ dalam kebudayaan Indonesia. Seniman besar yang berhaluan kiri seperti sastrawan Pramoedya Ananta Toer dan Sitor Situmorang diasingkan atau ditahan di penjara. Arsip film Bachtiar Siagian dibakar habis, dan komponis besar seperti Subronto Kusumo Atmodjo menyusul Pramoedya di Pulau Buru.

Pada tahun 1968, Suharto resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia, setelah sebelumnya berkuasa secara tidak resmi. Ia tidak buang-buang waktu untuk menegaskan bahwa pemerintahnya akan mengambil jalan berbeda dengan Sukarno. Seperti ditulis Hikmat Budiman dalam buku Lubang Hitam Kebudayaan, Suharto berupaya “melakukan pemutusan tanpa ampun terhadap sisa Orde Soekarno, yang disebutnya sebagai Orde Lama, dan memperkenalkan sebuah desain besar tentang negara yang sama sekali berbeda, bahkan bertolakbelakang dari rancangan lama.”

Maka, tidak mengherankan bila pada mulanya, Orde Baru menjadi julukan yang mewakili harapan. Ranah seni-budaya jelas tak luput dari optimisme semacam ini. Ambil contoh Trisno Sumardjo, yang menulis dalam jurnal Budaya Djaya No. 4, Th. 1, 1968:

Tjontoh yang resen adalah rasa masa bodoh dan putus asa jang meradjalela selama rezim diktatorial jang baru lalu. Syukurlah kita sudah melalui masa gelap itu: kita telah menyelesaikannja dengan tjara jang tjukup terhormat, hingga masih tertolong rasa kebanggaan kita sebagai bangsa. Maka sekaranglah masanya untuk take-off, untuk kebangkitan kembali bagi pikiran sehat demi pembangunan fisik dan rohani dan demi demokrasi. Masa kini hendaknya kita djadikan masa Reveil atau Aufklarung...

Lepas dari beban tanggungjawab revolusioner ala Sukarno dan opresi ideologis LEKRA, seni budaya Indonesia seolah mengalami fase bulan madu. Stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi yang dibawa oleh kebijakan Orde Baru berujung pada diberikannya subsidi untuk pendirian pusat kesenian Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, serta pemberian modal untuk badan penerbit Pustaka Jaya yang menerbitkan karya-karya penting para seniman dan sastrawan Indonesia. Dalam ranah seni rupa, munculnya elit-elit baru berkat masuknya investasi asing dan naiknya harga minyak dunia berujung pada melonjaknya harga karya seni rupa Indonesia pada tahun 1980-an.

Di sinilah, narasi ‘penyelamatan’ musik rock oleh Orde Baru bermula. Sejak Soeharto mulai berkuasa secara tak resmi di tahun 1966, kebijakan Sukarno terkait musik Barat turut dipreteli satu per satu. Larangan terhadap musik rock dicabut, dan RRI tidak lagi dilarang memutar lagu-lagu rock and roll. TVRI bahkan “secara efektif mulai digunakan untuk lebih memasyarakatkan musik dan lagu-lagu populer”.

Orde Baru tak hanya mencabut larangan terhadap musik Barat – mereka secara aktif mendorong berkembangnya musik rock. Tercatat oleh Katjasungkana & Tjahjo Sasongko (1991), Angkatan Darat melalui BKS Kostrad (Badan Kerjasama Artis – Komando Cadangan Strategis AD) mengorganisir serangkaian pertunjukan yang sengaja menampilkan musik rock bising, balada cengeng, dan cha-cha rancak yang dilarang Sukarno. Bahkan, pada akhir tahun 1966, Angkatan Darat mengundang grup rock tenar asal Belanda, The Blue Diamonds, untuk tur di Indonesia dan berkolaborasi dengan artis-artis lokal seperti Titiek Puspa, Ernie Djohan, dan Bob Tutupoly.

“Bagi Angkatan Darat sendiri, berbagai pertunjukan itu mempunyai dua fungsi,” tulis Katjasungkana dan Tjahjo Sasongko. “Fungsi keluar untuk show of force terhadap kekuatan politik lawan mereka, dan menarik hati rakyat serta menunjukkan kesan bahwa Indonesia tidak anti-kebudayaan Barat. Fungsi ke dalam sebagai sarana konsolidasi serta hiburan buat tentara.” Tak hanya Kostrad, Katjasungkana dan Tjahjo Sasongko pun mencatat bahwa Persatuan Wartawan Indonesia – khususnya wartawan film dan teater – “cukup aktif mengkoordinasi pertunjukan musik”.

Kita pun melihat rekam jejak sejarah yang ironis. Bahwa di Indonesia, musik rock yang memiliki kesan ‘pemberontak’ itu justru diselamatkan oleh kombinasi lembaga wartawan resmi, kepentingan politik rezim baru, dan sempalan Angkatan Darat yang sedang melakukan kudeta merangkak.

****

Sejarah, tentu saja, mengajarkan kita bahwa bulan madu ini tidak bertahan lama. Harapan Trisno Sumardjo bahwa Orde Baru akan menjadi masa-masa “reveil” dan “aufklarung” (pencerahan) untuk kebudayaan pupus ketika rezim tersebut perlahan-lahan menyingkap wajahnya yang sesungguhnya.

Narasi besar “politik sebagai panglima” yang diusung Sukarno diganti oleh pemikiran “ekonomi sebagai panglima”. Pertimbangan revolusioner kader-kader setia Sukarno digeser oleh hitung-hitungan ekonomi dan pragmatisme dingin para teknokrat Mafia Berkeley, dan Indonesia dirancang sebagai negara yang – mengutip Budiman – “meletakkan seluruh sektor kehidupan lain di bawah kepentingan pertumbuhan ekonomi.”

Contohnya, dari segi partisipasi publik dalam politik. Era Sukarno ditandai dengan maraknya partai politik dan kegiatan politik warga yang membawa kepentingan dan ideologi masing-masing. Menurut Suharto, “pasar ideologi” semacam inilah yang berujung pada instabilitas politik Indonesia. Respon Orde Baru terbilang ekstrim – Maulida Raviola (2014) menyorot bagaimana ruang publik berubah menjadi “ruang steril yang dikendalikan oleh agen-agen pemerintah, (di mana) masyarakat tak boleh melakukan apapun yang dianggap mengganggu ketertiban umum.”

Singkat kata, partisipasi warga dikebiri demi menjaga stabilitas nasional, yang dipandang sebagai prasyarat wajib untuk menyokong pertumbuhan pesat di bidang ekonomi. Hasilnya adalah bencana. “Kondisi ekonomi dan sosial Indonesia tampak seperti sebuah kolase yang tak sedap dilihat,” tulis Hikmat Budiman. “Campuran tumpang tindih antara ketimpangan ekonomis yang menjadi ciri kapitalisme klasik, dan hancurnya partisipasi publik yang khas dalam komunisme.”

Maka, ‘pembebasan’ musik dan elemen seni-budaya lain tidak bisa kita lihat sebagai bagian dari sebuah strategi kebudayaan terukur yang dirancang untuk menstimulasi perkembangan seni-budaya Indonesia. Pembebasan semu tersebut hanya menjadi efek samping dari pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas reruntuhan kebebasan sipil.

Bahkan Orde Baru sendiri gamang menanggapi arus deras modernitas ini. “Di satu sisi, rezim ini dengan leluasa memberi ruang bagi masuknya bukan hanya barang dan jasa tapi juga ide-ide dari Barat melalui kebijakan pembangunan ekonomi berbasis bantuan modal asing,” tulis Budiman. “Tapi, di sisi lain ia menolak salah satu konsekuensi logisnya, yang berupa munculnya ide-ide politik dan intelektual yang kemungkinan berbeda dengan pemerintah.”

Ketika investasi dan budaya asing masuk, serta kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam politik disudahi, yang dihasilkan adalah generasi baru anak muda yang – meminjam istilah Tjahjo Sasongko dan Katjasungkana – melakukan “hura-hura apolitis” dalam skala luar biasa. Dalam konteks musik, anak muda Indonesia mulai terpukau pada budaya hippies yang menjadi bagian tak terpisahkan dari musik rock akhir dekade 1960-an.

Dipandang secara logika, kemunculan generasi hippies di Indonesia sebenarnya masuk akal. Tentu tidak mengejutkan bahwa anak muda yang tak boleh berekspresi dalam konteks politik akan mencari pelampiasan pada budaya populer – terutama budaya populer yang sedang jadi tren seperti hippies. Dan jelas tidak mengagetkan bahwa angkatan pertama musisi hippies ini memiliki karakteristik yang sangat khas Orde Baru. Tak seperti pendahulunya di Amerika Serikat yang terlibat aktif dalam demonstrasi anti-perang, para hippies Indonesia dituduh sejarawan Aria Wiratama sebagai “plastic hippies” yang hanya meniru budaya hippies “sebatas pada kulitnya. (Mereka) meniru penampilan luar dari gaya hidup [...] sedangkan nilai-nilai ideologis yang melekat pada simbol gaya hidup tersebut tidak ikut ditiru.”

Namun, kemunculan para hippies cukup untuk membuat Orde Baru kebakaran jenggot. Dalam narasi besar Pembangunan, anak muda diharapkan menjadi “pemuda harapan bangsa” yang penurut, disiplin layaknya tentara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jelas, fantasi tentang pemuda harapan bangsa ini jauh panggang dari api dengan para muda-mudi hippies yang berambut gondrong, pembangkang, dan memainkan musik psychedelic rock sarat obat-obatan terlarang.

Di sinilah sejarah mengambil alur baru yang kocak sekaligus tragis. Pemerintah mulai menyerang budaya hippies di media massa dengan mempersoalkan salah satu simbol para hippies: rambut gondrong. Terjadi perdebatan serius soal bagaimana negara semestinya merespon kejatuhan moral para anak muda hippies. Panik moral ini lantas berujung pada kebijakan yang luar biasa konyol, yakni pelarangan rambut gondrong.

Pada tahun 1970, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong, atau disingkat BAKOPERAGON, dan mencanangkan target Indonesia “bebas rambut gondrong” pada tahun 1973. Aparat bersenjata tajam (baca: gunting) melakukan razia rutin ke kampus-kampus dan tempat tongkrongan anak muda, di mana mereka memangkas rambut gondrong secara paksa.

Kebijakan menggelikan ini berakhir dengan darah pada 6 Oktober 1970. Razia rambut gondrong di kampus Institut Teknologi Bandung berakhir ricuh, dan peluru nyasar dari seorang tentara menewaskan mahasiswa bernama Rene Louis Coenraad. Di hari-hari sesudahnya, ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk bersolidaritas dengan Coenraad dan memprotes kebijakan rambut gondrong. Orde Baru pun menemukan musuh besar pertamanya setelah PKI dihabisi: gerakan anak muda.

****

Ada kecenderungan menarik dari panik moral terkait rambut gondrong. Baik pemerintah maupun anak muda hippies berseteru dan – ujung-ujungnya – menyerahkan nyawa bagi sesuatu yang sebenarnya hanya bersifat simbolis dan remeh temeh: rambut gondrong. Hal ini jelas jauh berbeda dengan para hippies di Amerika Serikat yang kejar-kejaran dengan aparat demi membela ideologi perdamaian dan memprotes peperangan serta segregasi berbasis ras.

Maka, apakah Orde Baru ‘menyelamatkan’ rock and roll? Secara literal, bisa jadi klaim tersebut benar. Meski musik rock tetap dimainkan dan didengarkan secara sembunyi-sembunyi pada era Sukarno, Orde Baru memang membuka jalan bagi rock untuk mencapai audiens yang lebih luas.

Namun, lebih dari apapun, Orde Baru memiliki ‘sumbangsih’ yang lebih penting: ia meletakkan dasar-dasar ideologis, infrastruktur, dan pola kerja musik rock di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang dirasakan Indonesia memunculkan elit-elit baru yang punya kemampuan ekonomi untuk ‘mensponsori’ band-band rock muda, sekaligus kelas menengah perkotaan yang menjadi audiens untuk musik semacam ini. Kultur ketergantungan band kepada cukong ini memang sudah terjadi sejak era Sukarno, namun semakin mengakar pada zaman Orde Baru.

Lebih jauh lagi, apabila Sukarno mencekal musik rock sebagaimana seorang panglima revolusi mengagitasi pengikutnya, Suharto melarang rambut gondrong dan budaya hippies sebagaimana seorang Bapak mendisiplinkan anaknya yang nakal. Musik rock pun tidak menggigit balik dengan lirik-lirik tajam yang menentang struktur politik Orde Baru, melainkan dengan observasi-observasi tentang kebobrokan moral generasi orang tua. Perseteruan antara Orde Baru dengan rock pun lebih terlihat seperti perang antara dua kutub moral yang berseberangan dari dua generasi berbeda, alih-alih pemberontakan terhadap sistem.

Suka atau tidak, hingga sekarang pun musik Indonesia memiliki utang sejarah pada fase penuh pergolakan ini. Segala kejayaan dan luka yang dialami musik rock Indonesia dipetakan sejak Bung Karno menyindir ngak-ngik-ngok di Hari Kemerdekaan, dan sejak Rene Louis Coenraad mati demi rambut gondrong dan kebebasan yang seolah-olah nyata. (*)

Raka Ibrahim

Raka Ibrahim, Editor Musik di Jurnal Ruang. Tulisannya telah dimuat di berbagai antologi, zine, & publikasi independen seperti Jakartabeat dan Pindai. Mendirikan webzine Disorder Zine pada tahun 2013.