Baca tema bulan ini:

Membangun Jaringan Antikolonial di Eropa

oleh Wildan Sena Utama

07 Oktober 2017 Durasi: 7 Menit
Membangun Jaringan Antikolonial di Eropa Februari 1927 PI diundang ke Kongres Melawan Penindasan Kolonial dan Imperialisme (Ilustrasi: Yulia Saraswati)

Pada 5 September 1921, Kapal Tambora yang berangkat dari Teluk Bayur, Padang, tiba di pelabuhan Rotterdam, Belanda. Di kelas 2 kapal itu, terdapat anak muda bertubuh kecil, berkulit sawo matang, terdesak oleh tubuh-tubuh besar mayoritas orang Indo.

Pemuda berusia 19 tahun itu berasal dari Bukittinggi. Ia adalah Mohammad Hatta. Hatta saat itu hendak melanjutkan studinya di Handels-Hoogeschool Rotterdam (kini Erasmus University) mengambil ekonomi.

Nasionalisme di Belanda

Sejak awal abad ke-20, Belanda menjadi tujuan utama para pemuda Indonesia berlatar belakang bangsawan atau priyayi menimba ilmu.

Membesarnya jumlah mahasiswa Indonesia di Belanda itu diiringi inisiatif mereka membentuk sebuah organisasi pelajar. Organisasi tersebut dinamakan Indische Vereeniging, didirikan pada 1908. Menurut Noto Soeroto di dalam buku karya Harry Poeze, Di Negeri Penjajah, tujuan organisasi ini adalah untuk memajukan pergaulan orang Hindia di Negeri Belanda serta mendorong orang Hindia datang belajar ke Belanda.

Hatta kemudian memutuskan bergabung ke Indische Vereeniging. Setahun setelah Hatta bergabung, nama organisasi berubah menjadi Indonesische Vereeniging (IV).

Pada masa itu, menurut Hatta dalam memoirnya Untuk Negeriku, kata Indonesia untuk menyebutkan tanah air tidak populer. Baru semakin dikenal melalui buku Van Vollenhoven, kata-kata Indonesiër dan adjektiva Indonesisch.

Di organisasi ini, Hatta ditunjuk menjadi bendahara. Menurut Harry Poeze dalam Di Negeri Penjajah, telah secara pasti organisasi ini meninggalkan masa lalunya sebagai “perhimpunan untuk bersenang-senang”, di bawah kepengurusan Iwa Koesoemasoemantri pada 1923.

Ada sebuah gagasan visioner dalam keterangan pengurus baru. Gagasan itu berbunyi: “Hari depan bangsa Indonesia hanya terletak pada pembentukan suatu pemerintahan yang bertanggungjawab kepada rakyat dengan sesungguhnya.” Dari sini, IV menyatakan sikap, berani mengemukakan pemikiran soal kemerdekaan Indonesia.

Guna mencapainya, diputuskan asas nonkooperasi dan persatuan. Poeze mencatat, inilah pertama kalinya nasionalisme radikal mengambil bentuk paling terorganisir di negeri Belanda. Hal ini mendahului situasi politik di Indonesia sendiri, di mana Islam, komunisme, dan gerakan kedaerahan masih menentukan pembentukan partai.

Gagasan mengenai kemerdekaan Indonesia, politik nonkooperasi, membangun persatuan gerakan, serta pandangan-pandangan politik mengenai penjajahan Indonesia disampaikan pengurus IV melalui majalah mereka, Hindia Poetra.

Pada 1924 majalah ini berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Disebutkan dalam prakata penerbitan perdana Indonesia Merdeka bahwa alasan penggantian nama ini disesuaikan dengan tujuan dari majalah ini. Ditambah lagi kata “Indonesia Merdeka”, diharapkan bisa menjadi semboyan yang menarik bagi pemuda Indonesia  berjuang mencapai kemerdekaan.

Internasionalisasi Gerakan

Pada 1925 Indonesische Vereeniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Perubahan nama ini terjadi di bawah kepengurusan Soekiman Wirjosandjojo. Saat itu, tumbuh kesadaran akan pentingnya membangun jaringan yang luas dengan organisasi-organisasi antikolonial internasional, terutama di Eropa.

Seperti yang dinyatakan Arnold Mononutu di dalam buku Arnold Mononutu; Potret Seorang Patriot (1981) karya R. Nalenan, “Di bawah kepengurusan Sukiman, mahasiswa Indonesia harus mengadakan kerja sama dengan mahasiswa dari negara-negara lainnya, terutama dari Asia dan Afrika, yang statusnya masih sama dengan Indonesia sebagai bangsa terjajah.”

Maramis menulis bahwa evolusi sosial PI dari klub sosial menjadi gerakan nasionalis secara inheren berhubungan tidak hanya dengan kebangkitan nasional itu sendiri, tapi juga “kebangkitan Timur.” Tulisan Maramis itu terbit di Indonesia Merdeka pada 1924.

Artikel Maramis itu merujuk kepada kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905, kebangkitan nasional Tiongkok dan India, serta berdirinya Boedi Oetomo dan Indische Vereeniging.

Menurut Klass Stutje dalam tulisannya berjudul “To Maintain Independent Course: Interwar Indonesian Nationalism and International Communism on a Dutch-European Stage”, yang terbit di jurnal Dutch Crossing: Journal of Low Countries, kesadaran PI sebagai bagian dari pergerakan antikolonial dunia melawan kolonialisme dinyatakan oleh mereka sendiri sebagai “kebangkitan bangsa-bangsa berwarna.”

Orientasi baru PI ini memiliki dampak besar terhadap semakin meluasnya jaringan internasional pergerakan antikolonial. Upaya yang lebih serius terlihat dengan membangun jaringan di Paris, Prancis.

Sebagai catatan, kota itu sangat penting, karena Paris pada masa interwar, seperti yang dikatakan Michael Goebel dalam Anti-Imperial Metropolis, adalah ibu kota dari pergerakan antiimperialisme.

Paris mempunyai atmosfer toleransi yang tinggi bagi pergerakan radikal. Itulah mengapa di jantung ibu kota Prancis ini terdapat berbagai macam organisasi antikolonial dan antiimperial radikal yang didirikan oleh para aktivis, pelajar, intelektual, dan revolusioner dari Asia, Amerika Latin, dan Afrika.

Sejumlah tokoh pergerakan antiimperialisme yang melakukan aktivitas politik di Paris pada 1920-an, di antaranya Ho Chi Minh (Vietnam), Lamine Senghor (Senegal), Messali Hadj dan Abdelkader Hadj Ali (Aljazair), Zhou Enlai dan Xia Ting (Tiongkok), Habib Bourguiba (Tunisia), M.N. Roy (India), Carlos Quijano (Uruguay), Jean Ralaimongo (Madagaskar), Eudocio Ravine (Peru), Salvador de la Plaza (Venezuela), dan Max Bloncourt (Prancis).

Tokoh-tokoh ini tidak bergerak sendiri-sendiri. Beberapa di antara mereka, yang berbeda negara dan organisasi, menjalin kontak membangun gerakan antiimperialisme. Misalnya Ho Chi Minh, Abdelkader Hadj Ali, Max Bloncourt, dan Lamine Senghor,  tergabung dalam Intercolonial Union---sebuah organisasi progresif multietnis di bawah Partai Komunis Prancis untuk orang-orang yang berasal dari negara jajahan.

PI pun tergugah mengirimkan perwakilan ke sana untuk memudahkan interaksi yang lebih intensif dengan berbagai organisasi antikolonial. Wakil Ketua PI, Arnold Mononutu, ditunjuk sebagai utusan PI di Prancis. Alasannya sederhana. Mononutu dipilih karena fasih berbahasa Prancis, sudah memiliki hubungan dengan para diplomat dan aktivis di Paris, serta memiliki keberanian mengemukakan pendapat.

“Duta Besar” di Paris

Aktivitas pergerakan ini membuat Mononutu mengorbankan studinya di Belanda. Ia mengatakan kepada orang tua dan pembimbing administratif di kampusnya, ingin melanjutkan studi di Institut d’ études politiques, Paris.

Namun, menurut Klaas Stutje, di dalam artikelnya “Indonesian Identities Abroad”, ia tak pernah terdaftar di sana. Meski, dalam biografi Arnold Mononutu yang ditulis Nalenan, disebutkan bahwa Mononutu kuliah di jurusan umum di Ecole Libre des Sciences Politique et Morales.

Entah mana yang benar. Namun, yang pasti, Mononutu sudah kadung terjun ke kancah pegulatan gerakan antiimperialis.

Singkat cerita, di Paris Mononutu memilih tempat tinggal strategis, yakni di Hotel Du Progress di Rue Gay Lussac, Latin Quartier. Alasannya, tidak hanya orang-orang Indonesia telah familiar dengan tempat ini, tapi yang lebih penting lagi, mayoritas mahasiswa Asia dan Afrika tinggal di Latin Quartier.

Di sana, ia mulai membangun kontak dengan orang-orang Indonesia, seperti Ahmad Soebardjo, Mohamad Nazif, dan Sukiman Wirjosandjojo. Ia juga mulai memperkenalkan manifesto PI ke majalah dan koran terkenal corong antikolonialisme: Le Clarté-nya Henri Barbusse, Le Paria-nya Ho Chi Minh, dan L’ Humanité, harian komunis dengan pembaca luas. Namun sayang, upaya ini tak menuai  sukses.

Pada kesempatan lain, ia bersama mahasiswa Asia lainnya di Paris diundang seorang profesor asal Beijing dan mahasiswa Tiongkok untuk bergabung di Association des étudiants de l’Asie dan organisasi kultural Association pour l’etude des civilisations orientales.

Menurut Stutje, bergabungnya PI dalam organisasi ini karena Hatta mengatakan, “Hanya Asia yang bersatu yang dapat melawan invasi brutal kaum barbar dari Barat.”

Dalam asosiasi Mononutu duduk sebagai perwakilan dari Indonesia. Anggota dewan lainnya berasal dari Tiongkok, Suriah, India, Vietnam, Iran, Muangthai, Kamboja, dan Filipina. Beberapa orang pengurus organisasi ini kemudian menjadi tokoh, seperti K.M. Panikkar, seorang pengikut politik nonkooperasi Gandhi, yang menjadi Duta Besar pertama India di Tiongkok; Tundelkar, seniman terkemuka India; dan Tung Mo, seorang nasionalis Tiongkok.

Langkah penting pertama yang digagas Mononutu dan asosiasi adalah menyelenggarakan Fête orientale artistique, di mana PI mengirimkan delegasi kebudayaannya. Setiap negara diberi kesempatan untuk menyajikan sebuah tarian atau musik. PI memilih menghadirkan tari wireng Jawa.

Menariknya, saat pementasan tari Jawa itu, PI menaruh lambang kebesarannya sebagai latar belakang panggung, yakni merah putih dengan gambar kerbau di tengahnya.

Hatta mengatakan, pertunjukkan di Paris ini penting sekali sebagai pembuka jalan melaksanakan propaganda internasional PI. Tujuannya, supaya dunia internasional mengetahui adanya Indonesia yang menuntut kemerdekaan.

Dalam festival kebudayaan tersebut, para anggota asosiasi sepakat untuk membuat sebuah “blok Asia” menyambut Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Bierville, sebuah kota kecil dekat Paris, pada Agustus 1926.

Kongres Demokrasi dipimpin oleh seorang pimpinan besar anggota parlemen Prancis, Marc Sangnier. Mononutu dan kawan-kawan di asosiasi kemudian meminta kepada Sangnier agar mahasiswa Asia diberi kesempatan untuk berbicara dalam kongres.

Sangnier kemudian menyanggupi permintaan itu. Kesempatan untuk tampil di dalam kongres langsung disampaikan Mononutu dalam sebuah rapat PI di Den Haag. Diputuskan, Hatta---yang sudah menjadi Ketua PI, untuk berangkat ke Bierville mewakili organisasi.

Kongres Demokrasi di Bierville begitu penting dalam gerakan antikolonial Indonesia. Inilah pertama kalinya nama Indonesia secara resmi dipakai di dalam kongres. Selain itu, yang lebih penting lagi, untuk pertama kalinya pemikiran nasionalis Indonesia diartikulasikan dalam bentuk resolusi dan manifesto di sebuah kongres politik internasional.

Pertemuan Akbar Gerakan Antikolonial

Dampak dari semakin intensnya kontak dan hubungan orang-orang PI dengan gerakan antikolonial transnasional, organisasi ini menjadi lebih “kelihatan” dalam pergaulan politik internasional di Eropa.

Puncak dari kerja pembangunan jaringan politik internasional mereka terjadi enam bulan setelah Konferensi Bierville. Pada Februari 1927 PI diundang untuk datang ke Kongres Melawan Penindasan Kolonial dan Imperialisme di Brussels, Belgia.

Pengagas dari kongres ini adalah seorang komunis Jerman, Willi Münzenberg, yang mempunyai hubungan dekat dengan Komintern. Menurut Fredrik Paterson dalam artikelnya ”Hub of the Anti-Imperialist Movement”, sejak 1921 Komintern semakin ambisius untuk mendirikan hubungan langsung dengan negara terjajah. Kongres Brussels adalah salah satu upaya untuk memperkuat usaha menyatukan gerakan antiimperialisme dari berbagai belahan dunia.

Meski kongres ini memiliki kecenderungan komunis yang kuat, cukup banyak nasionalis nonkomunis, sosial-demokrat, dan pasifis yang datang ke kongres ini. Banyak delegasi penting dan terkemuka dari Asia dan Afrika yang datang dan bertemu untuk pertama kalinya di sana.

Kongres Melawan Penindasan Kolonial dan Imperialisme adalah tonggak penting bagi negara-negara jajahan, karena di sanalah untuk pertama kalinya para pemimpin dari Asia, Afrika, dan Amerika berkumpul di satu tempat membicarakan imperialisme dan penindasan (Utama, 2015).

PI membawa gerbong utamanya: Moh. Hatta, Nazir Pamontjak, Ahmad Soebardjo, Gatot Tarumihardjo, dan Abdul Manaf. Semaun juga hadir mewakili komunis Indonesia.

Di Brussels, untuk pertama kalinya Hatta bertemu Jawaharlal Nehru dari India, yang mewakili Indian National Congress. Selain itu, terdapat banyak tokoh penting, antara lain Lamine Senghor (Senegal), Hansin Liu (Tiongkok), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir), Messali Hadj (Aljazair), serta James La Guma dan Josiah Gumede (Afrika Selatan).

Total terdapat 174 delegasi mewakili 134 organisasi, asosiasi dan partai politik dari 34 negara yang berpartisipasi. Konferensi ini mendapatkan dukungan dari peraih nobel Romain Rolland dan Albert Einstein, yang menjabat sebagai presiden kehormatan bersama dengan Soong Ching-Ling, janda dari pendiri Kuomintang yang terkemuka Sun Yat-Sen, serta teosofis Inggris dan pemimpin Partai Buruh, George Lansbury.

Agenda utama konferensi mendiskusikan problem imperialisme dan konsekuensinya di negara jajahan. Setiap delegasi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka terkait isu kolonialisme dan imperialisme di negaranya masing-masing.

Delegasi PI menyampaikan bahwa mereka menumpahkan simpati bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan menuntut Belanda memberikan kemerdekaan bagi Indonesia.

Menurut David Kimche dalam The Afro-Asian Movement, Kongres Brussels penting bagi para aktivis antikolonial, karena membuat para peserta sadar kalau mereka tidak sendirian, dan kerja sama di antara mereka akan memperkuat perjuangan meraih kemerdekaan.

Untuk membangun aliansi menghadapi kolonialisme dan membangun gerakan rakyat dari negara terjajah didirikanlah Liga Anti Imperialisme dan Untuk Kemerdekaan Nasional. Namun, upaya menjalankan liga ini secara efektif selanjutnya terkendala akibat konflik internal antara kelompok nasionalis dan komunis.

Terlepas dari kenyataan bahwa aliansi ini hanya bertahan dalam waktu singkat, menurut Vijay Prashad dalam The Darker Nations, “Formasi regional yang berkumpul di Brussels menyediakan landasan bagi Dunia Ketiga.” Saya berpendapat, Dunia Ketiga adalah sebuah proyek politik yang mengakar, dibangun melalui interaksi dan jaringan antara aktivis dan organisasi antikolonial Asia-Afrika sejak periode kolonial.

Bila pada Konferensi Berlin tahun 1884 negara-negara Eropa mendiskusikan pembagian teritori negara-negara Asia dan Afrika, maka Konferensi Brussels mengumpulkan negara-negara jajahan di dua kawasan itu untuk menyuarakan cita-cita persatuan dan kemerdekaan Asia-Afrika.

Kehadiran PI di Brussels membuat pemerintah Belanda murka. Setelah momen bersejarah di Brussels, pemerintah Belanda bergerak cepat menangkapi para aktivis PI. Meski mereka digeledah dan ditangkap, tapi gaung perjuangan mereka telah bergema luas di dunia internasional (*)


Referensi

Brückenhaus, Daniel. 2017. Policing Transnational Protest: Liberal Imperialism and the Surveillance of Anticolonialist in Europe. New York: Oxford University Press.

Goebel, Michael. 2015. Anti-Imperial Metropolis: Interwar Paris and the Seeds of Third World Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press.

Hatta, Moh. 2011. Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kimche, David. 1973. The Afro Asian Movement: Ideology and Foreign Policy of the Third World. Jerusalem: Israel University Press.

Nalenan, R. 1981. Arnold Mononutu; Potret Seorang Patriot. Jakarta: Gunung Agung.

Paterson, Fredrik. 2014. ”Hub of the Anti-Imperialist Movement”, Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, 16:1: 49-71.

Poeze, Harry. 2008. Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950. Jakarta: Gramedia.

Prashad, Vijay. 2007. The Darker Nations: A People’s History of the Third World. New York: The New Press.

Stutje, Klaas. 2013. “Indonesian Identities Abroad: International Enggament of Colonial Students in Netherlands 1908-1931”, BMGN – Low Countries Historical Review, 128-1: 151-172.

Stutje, Klaas. 2015. “To Maintain Independent Course: Interwar Indonesian Nationalism and International Communism on a Dutch-European Stage”, Dutch Crossing: Journal of Low Countries, 39:3: 204-220.

Utama, Wildan Sena. 2015. Vision for the Future: The Bandung Conference 1955. Leiden: MA Thesis (Tidak Diterbitkan).

Wildan Sena Utama

Wildan Sena Utama. Peneliti sejarah, alumnus Pascasarjana Institute for History, Leiden University. Buku terbarunya mengenai Konferensi Asia-Afrika diterbitkan Marjin Kiri.