Baca tema bulan ini:

Generasi Remaja & Perlawanan yang Sia-Sia

oleh Raka Ibrahim

10 Oktober 2017 Durasi: 8 Menit
Generasi Remaja & Perlawanan yang Sia-Sia Foto: Dok. Denny Sakrie

Peluru nyasar, sumpah serapah, dan papan skor yang tak sesuai selera. Pada tanggal 6 Oktober 1970, seorang mahasiswa bernama Rene Louis Conrad ditembak mati akibat rambut gondrong dan pertandingan sepak bola. Begini ceritanya.

Pada akhir dekade 1960-an hingga awal dekade 1970-an, musik rock dan budaya hippies tengah merajalela di Indonesia. Simbol gaya hidup hippies, di antaranya rambut gondrong, menjadi bentuk keikutsertaan anak muda dalam tren anyar ini. Namun, bagi pemerintah demam rambut gondrong, musik rock, dan budaya hippies adalah pertanda yang mengkhawatirkan.

Musik rock dan rambut gondrong dianggap sebagai simbol generasi muda yang pemalas dan tak cakap mendukung cita-cita Pembangunan. Pada akhirnya, aparat turun tangan. Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong, atau biasa disingkat BAKOPERAGON, dibentuk dan mengemban tugas sederhana: mampir ke kampus dan tongkrongan anak muda, lantas melakukan razia rambut gondrong. Bila perlu, cukur di tempat!

Aksi BAKOPERAGON ini jelas bikin resah. Seperti dicatat Tirto.id (30/3), “...Dewan Mahasiswa ITB (26 September 1970) mengecam pengguntingan rambut itu sebagai pemerkosaan hak-hak azasi perseorangan.” Untuk mendinginkan suasana, pejabat polisi dan kampus bersepakat menyelenggarakan pertandingan sepak bola persahabatan antara taruna dan mahasiswa. Pertemuan kontroversial itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 Oktober 1970.

Alkisah, mahasiswa dari ITB dan UNPAD datang berbondong-bondong ke lokasi. Sepanjang pertandingan, mereka mencerca para taruna dengan ejekan khas fanatik sepak bola. Hal ini bikin panas telinga para taruna. Cibiran mahasiswa dibalas dengan kekerasan fisik, dan pertandingan persahabatan itu berakhir ricuh. Setelah peluit panjang berbunyi, tim mahasiswa unggul 2-0.

Ketika para taruna ini diangkut pulang naik truk, sebuah motor Harley-Davidson yang ditumpangi dua orang mahasiswa kebetulan lewat. Mendadak sontak, seorang taruna tak dikenal meludahi Rene Louis Conrad, pengendara motor tersebut. Conrad berteriak menantang taruna tersebut turun dan menghadapinya secara jantan. Ajakan ini diladeni para taruna – mereka menghentikan truk, menggiring Conrad ke pinggir jalan, dan memukulinya sampai babak belur. Ketika mahasiswa ini terkapar di got, seorang taruna mengeluarkan bedil dan menembaknya.

Rene Louis Conrad diantar ke liang lahat oleh iring-iringan mahasiswa yang berduka. Di balik peti, rambutnya masih gondrong seperti sediakala.

****

Bulan madu Orde Baru dengan mahasiswa berakhir secara dramatis pada hari naas itu. Pembunuhan Rene Louis Conrad – serta pengusutan yang asal-asalan terhadap kasus tersebut – membuktikan bahwa pemerintah tak keberatan memaksakan kehendak mereka pada anak muda.

Akar dari pertikaian ini bisa kita lacak di kebijakan anak muda era Sukarno. Seperti yang dicatat oleh A. Tjahjo Sasongko & Nug Katjasungkana di Jurnal Prisma (1991), pada masa Sukarno “kegiatan yang tersedia bagi golongan muda adalah kegiatan yang sifatnya politik, dalam organisasi-organisasi pemuda, mahasiswa, dan sebagainya.”

Pemahaman ini didukung oleh penelitian Maulida Raviola (2014), yang menyimpulkan bahwa “konstelasi politik era Orde lama ditandai dengan ramainya partai politik dan kegiatan politik warga yang membawa kepentingan dan ideologi masing-masing.” Mulai dari gerakan perempuan seperti yang dilakukan Gerwis (kemudian bernama Gerwani) hingga gerakan kebudayaan berbasis agama yang digalang oleh Lesbumi, masa Orde Lama ditandai dengan munculnya “pasar ideologi” yang ramai dan riuh rendah. Di bawah Sukarno, politik menjadi panglima.

Namun, kebijakan ini berdampak pada instabilitas politik dalam negeri. Gerakan separatis – mulai dari Maluku hingga DII/TII – muncul silih berganti, dan partai-partai yang bersua di arena politik Jakarta sibuk sikut-sikutan. Kemunduran pun tak terelakkan lagi. Di tengah situasi Perang Dingin, Sukarno bersitegang dengan blok Amerika Serikat, dan mulai dekat dengan negara-negara blok Komunis.

Lambat laun, ideologi revolusioner Sukarno tambah berapi-api dan lepas kendali. Pada tahun 1959, ia mengambil langkah ekstrem. Dalam sebuah pidato di Hari Kemerdekaan, Bung Karno mencaci terjadinya “imperialisme kebudayaan” yang mewujud dalam bentuk musik rock – aliran musik yang kian populer di kalangan anak muda.

“Engkau yang tentunya anti imperialisme ekonomi dan penentang imperialisme ekonomi,” ucap Bung Karno kala itu, “kenapa di kalangan engkau banyak yang tidak menentang imperialisme kebudayaan?” Nalar ini berlaku juga bagi cabang-cabang kesenian lainnya. Karya seni rupa, film, hingga sastra yang dianggap tidak bernapaskan revolusi dan “asing” entah dibatasi, disensor, atau dicekal sama sekali.

Kita pun tiba pada fase sejarah yang janggal. Ekosistem musik rock dipaksa layu sebelum berkembang. Musisi muda diminta mengenakan busana yang lebih ‘Ketimuran’. Piringan hitam dari band Barat yang populer macam The Shadows atau The Beatles disita. Radio Republik Indonesia dilarang menyiarkan ‘musik ngak-ngik-ngok’. Puncaknya, kelompok rock populer Koes Bersaudara (kemudian bernama Koes Plus) dipenjara selama 100 hari akibat nekat memainkan lagu The Beatles di sebuah pesta pribadi.

Koes Bersaudara dilepas dari bui pada tanggal 29 September 1965, tepat sehari sebelum 6 petinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh di Lubang Buaya. Peristiwa 30 September 1965 mengguncang pemerintahan Sukarno, dan memunculkan pemain baru yang mengambil alih kekuasaan secara perlahan: seorang Jenderal muda bernama Suharto.

Kejatuhan Sukarno sempat disambut dengan gembira oleh banyak pihak – termasuk pegiat-pegiat kebudayaan. Hikmat Budiman di buku Lubang Hitam Kebudayaan (2002) menulis, “banyak pihak yang berharap agar tampilnya kekuasaan baru ini akan membawa angin segar perubahan pada aktivitas-aktivitas kultural yang direpresi pada periode sebelumnya.” Rezim Suharto – yang kemudian dijuluki Orde Baru – dielu-elukan oleh budayawan Trisno Sumardjo sebagai pembawa “masa reveil atau aufklarung (pencerahan)”, dan menjadi “pekik merdeka” bagi banyak kelompok yang selama ini merasa ekspresi kesenian mereka dibatasi oleh kebijakan-kebijakan Sukarno.

Di ranah musik, kekuasaan baru ini jelas memberi angin segar. Tercatat oleh Tjahjo Sasongko & Katjasungkana di Jurnal Prisma (1991), aparat di bawah komando Suharto secara sengaja mengorganisir konser yang menampilkan musisi rock. BKS-Kostrad (Badan Kerjasama Artis Kostrad) bahkan mengundang grup rock tenar asal Belanda, The Blue Diamonds, untuk konser di Indonesia dan berkolaborasi dengan artis lokal seperti Titiek Puspa dan Bob Tutupoly.

Namun, Suharto bukanlah messias yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Usai berkuasa, ia memutarbalikkan kebijakan-kebijakan era Sukarno, termasuk kebijakan diplomatik dan ekonomi negara. Orde Baru, tutur Budiman, “meletakkan seluruh sektor kehidupan lain di bawah kepentingan pertumbuhan ekonomi.” Pada tahun 1968, Suharto mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yang membuka jalan bagi masuknya investasi luar negeri ke Indonesia.

Di sisi lain, Suharto tak berselera melanjutkan “pasar ideologi” era Sukarno. Dari sudut pandang para teknokrat Orde Baru, upaya mengejar pembangunan pesat ini jelas tak bisa dilaksanakan bila Indonesia masih dipenuhi kepentingan politik yang saling bertentangan. Kebijakan seperti Dwifungsi ABRI, yang menempatkan militer dalam setiap sendi kehidupan dan setiap lini pemerintahan, mulai diterapkan. Aparatur seperti Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pun dibentuk dengan tujuan “menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara.”

Maka jelas bahwa pada tingkat kebudayaan, Orde Baru tidak sedang melakukan ‘pembebasan’. Ignas Kleden (1987), misalnya, memandang bahwa “dalam Orde Lama slogan kebudayaan nasional dipakai sebagai alat untuk mengontrol atau bahkan menolak pengaruh kebudayaan asing dalam bentuk gaya hidup Barat,” sementara “dalam Orde Baru slogan yang sama lebih banyak dipakai sebagai alat kontrol untuk mengawasi gaya politik dan gaya intelektual.”

Hikmat Budiman bahkan menulis bahwa “pembangunan ekonomi sering digambarkan sebagai proses yang pada dasarnya anti-kebudayaan.” Pada akhirnya, “kebudayaan nasional menjadi ideologi yang membeku di kepala para eksekutif pemerintahan dan para teknokrat pembangunan.”

****

Namun, semua ini terjadi nanti. Sebelum sisi buruk rupa Orde Baru terkuak sepenuhnya, generasi muda pecinta musik rock sempat mengalami fase ‘bulan madu’ dengan rezim anyar tersebut.

Para penerus musik rock ini adalah anak-anak dari kebijakan Suharto yang membuka Indonesia pada investasi asing. Ketika harga minyak dunia naik di dekade 1970-an, Indonesia sebagai negara pengekspor minyak meraup untung besar. Namun, Katjasungkana & Tjahjo Sasongko menulis bahwa boom minyak ini tidak dinikmati semua orang secara merata. Pejabat tinggi negara, pengusaha yang punya koneksi dengan pejabat negara, dan pengusaha yang mendapat fasilitas negara menerima ‘bagi-bagi kue’ paling banyak.

Di luar kelompok elit ini, boom minyak menciptakan para “kelas menengah perkotaan” – golongan bergaji yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, insinyur, dokter, pengacara, penerbang, hingga pegawai ‘kantoran’ lainnya. Berkat pendapatan mereka yang jauh lebih besar dari sebelumnya, kelas menengah baru ini mampu membelanjakan uang mereka untuk barang-barang ‘mewah’ seperti kendaraan pribadi, televisi, dan stereo set. Kelas menengah perkotaan pula yang kemudian menjadi pelanggan baru klab-klab malam, pusat perbelanjaan, bioskop, hingga majalah hiburan serta gaya hidup.

Anak-anak mereka setali tiga uang. Mereka turut menikmati kemakmuran orang tuanya, dan memiliki ‘uang saku’ yang cukup untuk mengkonsumsi barang-barang modern seperti kendaraan pribadi, radio, stereo set, dan alat musik. Mengutip Katjasungkana & Tjahjo Sasongko, mereka “melakukan kegiatan hura-hura non-politis dalam tingkat yang tak pernah terjadi sebelumnya.”

Hal ini terjadi karena ruang untuk berpartisipasi dalam politik telah ditutup nyaris sepenuhnya oleh Orde Baru. Pada masa Sukarno, anak muda memang diarahkan untuk terlibat dalam kegiatan yang bersifat politik, seperti organisasi pemuda dan mahasiswa. Oleh karena itu, istilah “pemuda” yang kerap digunakan Bung Karno sejatinya memiliki konotasi politis yang kental.

Sementara pada masa Orde Baru, proses pengebirian partisipasi politik masyarakat dilakukan juga pada anak muda. Maka, kita menemukan dualisme di angkatan anak muda kala itu – antara para “pemuda” era Orde Lama yang biasa terlibat dalam politik dan mendadak dihabisi ruang geraknya, dengan angkatan sesudahnya yang hanya tahu cara bersenang-senang dan menghabiskan uang saku mereka yang berlimpah.

Generasi kedua inilah yang disebut ‘remaja’. Seiring dengan keterbukaan Orde Baru pada investasi luar negeri, Indonesia pun dibanjiri produk budaya asing. Gaya hidup, aliran musik, dan subkultur yang sedang jadi tren di Barat masuk melalui reportase di majalah seperti AKTUIL, dan ditiru oleh anak muda Indonesia. Salah satunya adalah budaya hippies, dan musik progressive rock serta psychedelic rock yang sedang naik daun saat itu.

Denny Sakrie (2002) mencatat bahwa pada masa awal Orde Baru, muncul radio-radio amatir yang dikelola secara mandiri oleh anak muda di Jakarta dan kota besar lainnya. Radio seperti TU 47, Mr. Pleasant, dan Prambors beroperasi tanpa mengantungi izin resmi, dan memainkan musik rock dari band-band luar negeri yang jadi kesukaan anak muda saat itu. Radio amatiran ini, tulis Sakrie, “bisa dianggap turut membentuk selera musik anak muda saat itu.” Lebih penting lagi, angkatan ini mulai membentuk band. Grup-grup rock legendaris macam AKA, Godbless, Benny Soebardja & Lizard, Giant Step, Terenchem, hingga Guruh Gipsy terbentuk dari semangat zaman ini.

Persoalannya, “yang biasa ditonjolkan dalam liputan tentang hippies ini adalah gaya hidup mereka – seperti seks bebas dan menghisap narkotik – bukannya bagaimana dan mengapa gaya hidup itu muncul.” Lebih jauh lagi, musik rock masuk ke Indonesia pada fase yang tidak tepat. Pada dekade 1960-an, musik rock dan budaya hippies memang sempat dipandang sebagai semangat baru yang dapat mengubah dunia jadi lebih baik. Namun pada dekade 1970-an, musik rock mulai diserap kepentingan bisnis dan berubah menjadi satu lagi produk industri hiburan. Pada fase gamang inilah, musik rock dan budaya hippies versi ‘komersil’ justru masuk ke Indonesia.

Alhasil, anak-anak boom minyak ini tidak mencerap makna politis dan konteks di balik kultur hippies. “Saat itu kita cuma meniru modenya aja,” tutur Triawan Munaf, anggota kelompok Giant Step kala diwawancarai Denny Sakrie. “Di sana berambut gondrong, kita pun ikut.” Kegiatan mereka pun banyak diisi dengan “bikin pesta, ngeband, kebut-kebutan, bikin pemancar radio, hingga rebutan cewek,” jauh panggang dari api dengan para hippies Amerika Serikat yang berhadapan langsung dengan bedil aparat di demonstrasi anti-peperangan. Sejarawan Aria Wiratama Yudhistira bahkan terang-terangan mencibir angkatan ini sebagai para “plastic hippies”.

Memang naif bila kita meromantisir plastic hippies ini sebagai pahlawan rock nan pemberontak yang bahu membahu melawan sistem. Mereka adalah angkatan remaja yang dikebiri nalar politisnya sehingga hanya dapat berpaling pada budaya populer dan pemberontakan yang setengah-setengah. Hanya saja, generasi ini punya waktu luang berlebih akibat dibungkamnya saluran berekspresi melalui politik, dan punya uang saku yang cukup untuk mengkonsumsi apapun yang mereka kehendaki.

Angkatan ini jelas mengalami pergesekan dengan generasi orang tuanya. Di sinilah keabsahan logika Orde Baru diuji – dan gagal. Suharto berharap bahwa dengan memangkas habis peluang anak muda berpartisipasi dalam politik, ia dapat menciptakan generasi muda yang apolitis, patuh, dan siap mewujudkan cita-cita Pembangunan. Namun, tanpa adanya kebebasan berekspresi dan peluang berpartisipasi dalam konteks politis, ke mana lagi anak muda akan berpaling jika tidak pada budaya populer dan hedonisme? Energi berlebih generasi muda perlu penyaluran, dan kenyataan ini luput dari pemahaman pemerintah.

Generasi rock dan hippies ini dituding “kurang serius, kurang berdisiplin,” dan “suka menafsirkan ‘kemerdekaan’ sebagai ‘kebebasan’ sehingga menciptakan ‘generasi semau gue.’” Politisi berulang kali menyampaikan kekhawatiran tentang generasi muda yang “berorientasi pada budaya asing akibat terasing dari sejarah dan kepribadian bangsa”, tanpa sedikitpun memperhitungkan bahwa kebijakan pemerintah-lah yang memungkinkan budaya asing itu masuk dan mengakar di Indonesia.

Generasi muda pun menggigit balik, dan menerangkan bahwa perilaku bengal mereka disebabkan oleh absennya figur orang tua yang sibuk menikmati kemakmuran boom minyak. Simak lirik dari lagu Sesat, yang direkam God Bless pada tahun 1975.

"Yang kuinginkan adalah kasihnya Bapak

(Di mana sembunyi?)

Yang kuinginkan adalah sayangnya Ibu

(Ke mana ku cari?)

Kuinginkan juga cintanya kekasih

(Mengapa harus menanti)

 

Malam kami yang lewat begitu cepat

(Sunyi tanpa warna)

Hati kami yang lalu begitu kelu

(Tiada semangat)

Kini semua tiada lagi tersisa

(Masa depan tiada terkira)

 

Di mana, ke mana, mengapa?

Kami tak pernah merasakan bimbingan (Dengan kasih sayang)

Kini mereka mencoba menanyakan (Kesalahan kami lakukan)

Mari isi sendiri malam ini (Gembira bersuka ria)

Cari sendiri kelaki-lakian ini (Dengan gembira berpura-pura)"

 

Tak jauh beda, lirik lagu Setan Tertawa (1975) dari God Bless juga merekam pergesekan antar generasi tersebut:

“Wahai Bapak Pemimpin yang bijaksana

Ajar kami untuk berkarya

Perhatikan generasi kaum muda

Semangat 45 kami percaya..”

Sialnya, “kasih Bapak” dan “sayangnya Ibu” tak pernah tiba bagi para remaja. Sebaliknya, Orde Baru membalas dengan serangkaian kebijakan represif. Sisa-sisa ruang gerak politik anak muda dihabisi, dan ekspresi anak muda melalui budaya mulai ditelikung. Pada awal tahun 1970, Suharto mengumumkan pelarangan rambut gondrong – simbol kenakalan remaja dan budaya hippies. Karakter dan bintang tamu berambut gondrong dilarang tampil di TVRI, media massa sibuk berdebat mengenai definisi ‘rambut gondrong’ yang dicekal negara, dan aparat melalui BAKOPERAGON merazia kampus-kampus untuk menggunting rambut gondrong para pecinta musik rock.

Seperti ditulis sejarawan Ausaf Ali Athiyyah, kebijakan absurd ini menuai tanda tanya di kalangan anak muda. Mengapa generasi tua harus ribut soal musik rock, budaya hippies, dan rambut gondrong saat korupsi, perjudian, dan prostitusi telah menjadi rahasia umum? Dua generasi ini pun saling serang: orang tua menuduh anak muda gagal mengemban amanat negara; sementara anak muda menuduh orang tuanya munafik dan kurang kerjaan.

Bagi Athiyyah, “permasalahan rambut gondrong ini kemudian menjadi simbol ketakutan orang tua akan masa depan anak mereka.” Hikmat Budiman lebih blak-blakan lagi. Kebijakan Orde Baru, kritiknya, memang punya “paradoks yang menjengkelkan”. Suharto dengan senang hati menerima investasi dan pundi-pundi uang dari Barat. Namun, pemerintahnya tak mau menerima konsekuensi logis dari masuknya modal asing: bahwa budaya dan pemikiran asing tentu bakal ikut masuk ke Indonesia, dan menyebar ke siapa saja yang berkenan.

****

Konflik yang terkesan sepele ini menjadi persoalan politik serius setelah insiden Rene Louis Conrad. Gugurnya Conrad justru ‘membangunkan kembali’ lawan yang tak dikehendaki Suharto: gerakan mahasiswa.

Hanya berselang setahun setelah kematian Conrad, sekumpulan mahasiswa memprakarsai gerakan Golongan Putih (Golput) untuk memprotes pemilihan umum tahun 1971. Setahun kemudian, muncul gerakan penolakan terhadap pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Puncaknya, pada tahun 1974, ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes ketergantungan Indonesia pada investasi asing, dalam peristiwa yang kemudian dikenang sebagai Malari.

Penting untuk dicatat bahwa pada fase ini, Orde Baru belum sepenuhnya menemukan cara yang tepat untuk merepresi gerakan anak muda. Upaya absurd mereka mencekal rambut gondrong adalah bukti kegagapan mereka. Meski perlawanan generasi hippies tidak dapat disampaikan secara terang-terangan, grup seperti Shark Move masih berhasil menyelipkan lirik kritis berbahasa Inggris di lagu Evil War. Bahkan, seperti dicatat Taufiq Rahman (2017), grup Benny Soebardja & Lizard berani mengangkat genosida 1965/66 di lagu In 1965.

Kantung-kantung kecil perlawanan ini baru berhasil ditelikung sepenuhnya pada penghujung dekade 1970-an. Pada tahun 1980, kebijakan NKK/BKK ditetapkan, dan kegiatan politik praktis di kampus dilarang sama sekali. Setelah satu dekade coba-coba, Suharto akhirnya menemukan pola yang pas untuk membatasi ide-ide perlawanan di kalangan anak muda.

Lantas, bagaimana sebaiknya kita menempatkan para generasi hippies? Kita dapat memandang mereka sebagai anak sulung Orde Baru yang sia-sia mempertahankan nalar kritis dan kewarasan melalui perlawanan simbolik. Namun lebih dari apapun, eksistensi mereka adalah konsekuensi pahit – sekaligus perlawanan terhadap – kegagalan rancang-bangun Orde Baru terhadap anak muda. (*)

Raka Ibrahim

Raka Ibrahim, Editor Musik di Jurnal Ruang. Tulisannya telah dimuat di berbagai antologi, zine, & publikasi independen seperti Jakartabeat dan Pindai. Mendirikan webzine Disorder Zine pada tahun 2013.