Baca tema bulan ini: Retrospektif

Lokalitas Unjuk Gigi, Pusat-Daerah pun Melebur

oleh Ayu Diah Cempaka

30 November 2017 Durasi: 8 Menit
Lokalitas Unjuk Gigi, Pusat-Daerah pun Melebur Ilustrasi: Yulia Saraswati

Turah, film besutan Wicaksono Wisnu Legowo, terpilih mewakili Indonesia untuk ikuti seleksi kategori Film Berbahasa Asing Terbaik di ajang Oscar 2018. Atensi dari publik pun jadi membesar. Salah satu sebabnya, inilah pertama kalinya Indonesia mengirimkan film dengan dialog berbahasa ngapak Tegal ke Oscar.

Upaya Ifa Isfansyah bersama Fourcolours Films memproduksi film-film yang merekam masalah lokal, seperti Turah dan Siti (Eddie Cahyono, 2014), telah meragamkan sajian film di bioskop-bioskop. Apalagi bioskop di Tanah Air selama ini diokupasi oleh berbagai film Hollywood dan film Indonesia yang beraksen lo-gue dengan atribut kehidupan kota-kota besar.

Sebelum Turah dan Siti, ada dua film lain yang juga menggunakan bahasa daerah (Jawa) dalam dialognya, yakni Ziarah (BW Purba Negara, 2016) dan Vakansi yang Janggal dan Penyakit Lainnya (Yosep Anggi Noen, 2012). Fenomena ini merupakan rentetan upaya dari pembuat film asal luar Jakarta untuk membawa keragaman budaya di layar lebar.

Turah [Baca ulasan Turah.....] pun tidak ujug-ujug muncul sebagai satu-satunya film Jawa Banyumasan di gelanggang perfilman Indonesia. Pada 2004, Bowo Leksono sudah memproduksi Peronika yang juga berbahasa ngapak dan berhasil masuk nominasi film pendek Festival Film Indonesia (FFI) 2004, bersanding dengan film-film pendek bikinan Edwin, Eddie Cahyono, Tintin Wulia, dan Ariani Darmawan.

Film Turah akan ikuti seleksi Oscar 2018. (Foto: Fourcolours Films)

Bowo dan kawan-kawan kemudian membentuk Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga pada 4 Maret 2006. Hingga hari ini, Purbalingga telah menghasilkan ratusan film berbahasa ngapak dan beredar di festival-festival film serta ruang putar alternatif di Indonesia.

Pusat vs Daerah

Reaksi atas Turah mengindikasikan bahwa masyarakat kita masih mendikotomikan perfilman Indonesia menjadi pusat dan daerah. Film-film Indonesia yang selama ini hadir di jaringan bioskop pun sangat sedikit yang memotret kehidupan luar ibu kota, apalagi menggunakan bahasa daerah. Kalaupun ada film yang berlatar di luar Jakarta, ceritanya tetaplah berpusat pada kehidupan manusia-manusia kota besar dari kelas menengah atas.

Namun, ihwal pusat dan daerah bukan semata masalah batas wilayah. Dikotomi ini menggambarkan pola produksi dan distribusi film di Indonesia: Jakarta sebagai ibu kota adalah pusat dari industri film dan perputaran modal, sementara semua wilayah produksi di luar Jakarta disebut daerah. Lahirlah konvensi tidak tertulis bahwa film baru disebut film jika diproduksi di Jakarta dan diputar di bioskop arus utama dengan instrumen dan fasilitas pemutaran yang mapan.

Nyatanya perkembangan perfilman Indonesia tidak hanya disokong oleh film-film yang diputar di bioskop arus utama. Kritikus film JB Kristanto dalam Nonton Film Nonton Indonesia (2004) menyebutkan bahwa tiang-tiang ekosistem film di Indonesia pada pasca-reformasi justru ditopang oleh mereka yang tidak mewariskan pakem produksi sebagaimana para pendahulunya.

Berawal ketika angka produksi film di Indonesia merosot pada 1998, orang-orang baru dari luar dunia perfilman yang tak punya hubungan dengan generasi-generasi sebelumnya segera mengisi kekosongan. Berkat perkembangan teknologi yang membuat orang-orang makin mudah mengakses alat produksi, tumbuhlah tradisi produksi film secara otodidak dengan memakai handycam hingga kamera DSLR, dan bahkan kini telepon genggam.

Pembuat film pun tidak lagi datang dari sekolah film yang formal. Kristanto menulis bahwa muncul fenomena baru dalam perfilman Indonesia, yakni komunitas film—atau yang dahulu masih disebutnya sebagai klub-klub amatir pembuat film. Tak hanya produksi, klub-klub ini pun menginisiasi pemutaran film alternatif karena tidak puas dengan sajian bioskop dan televisi.

Film Lokal sebagai Pernyataan Sikap

Meski film-film yang muncul di luar rumah produksi besar lebih familier dikenal dengan istilah film indie (berasal dari kata independent, yang mengacu pada kebebasan dan kemerdekaan bentuk produksi dan gagasan), tapi dalam tulisan ini saya memilih memakai terma “film lokal”. Alih-alih menunjukkan relasi hierarkis antara nasional-lokal, atau apa yang terjadi dalam dikotomi pusat dan daerah (sehingga terlihat siapa diri dan siapa liyan), terma ini saya gunakan untuk menjelaskan sebuah film produksi seorang atau sekelompok orang di suatu wilayah dengan kisah tentang persoalan setempat.

Film lokal yang dimaksud di sini adalah sebuah reaksi dari kreator atas kehidupan di tempat tinggalnya dalam medium audio visual, dan bukan semata berpatokan pada unsur kedaerahan dalam konten filmnya. Dalam Contemporary Indonesian Film (2012), Katinka van Heeren menulis bahwa film lokal dapat mengartikulasikan ekspresi artistik secara bebas dan identitas lokal yang khas.

Kini, dari Aceh hingga Papua dapat kita temukan sekumpulan anak muda pembuat film. Namun, tidak sedikit dari film-film mereka yang hanya mengimitasi cerita tentang kehidupan anak muda kelas menengah atas dengan menggunakan bahasa Indonesia yang terbata-bata dan dibuat-buat. Alhasil, film terasa gagu. Maka, setelah alat produksi bisa dijangkau oleh semua kalangan, pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana pembuat film bisa menghasilkan karya yang orisinal. Salah satu cara menghadirkan orisinalitas tersebut dengan merekam peristiwa-peristiwa di sekitar pembuat film.

Perihal orisinalitas karya, terutama dalam menghadirkan problem daerah, Purbalingga harus kita bicarakan. Sejak 2004, para pembuat film di Purbalingga konsisten menggunakan medium film pendek untuk menghadirkan lokalitas yang berupa bingkai atas situasi sosial kulturalnya. Mereka membicarakan masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang menyangkut khayalak Purbalingga lewat cerita yang personal. Mulai dari kritik terhadap pengelolaan ruang publik dalam Bioskop Kita Lagi Sedih (2006), tindak korupsi sehari-hari dalam Langka Receh (2012), industri bulu mata yang menyerap tenaga kerja di bawah umur dalam Mata Buruh (2011), hingga soal buruh migran dalam Pigura (2010).

Selain mengkritisi kondisi sosial, film-film pendek Purbalingga juga memotret persoalan kebudayaan di daerahnya, misalnya dalam film Segelas Teh Pahit (2014) yang mengangkat kisah pegiat kesenian Lengger. Perjalanan CLC Purbalingga sejak berdiri, lalu menjadi tuan rumah Temu Komunitas Film Indonesia 2016, hingga pelaksanaan Festival Film Purbalingga yang didatangi sekelompok ormas untuk membubarkan pemutaran Pulau Buru Tanah Air Beta (Rahung Nasution, 2016), direkam dengan telaten oleh Yuda Kurniawan dalam film dokumenter Balada Bala Sinema (2017).

Salah satu hal yang tak pernah luput diperhitungkan oleh CLC Purbalingga, dan patut diterapkan juga oleh komunitas-komunitas film berbasis produksi, adalah perihal distribusi. Sebab komunitas-komunitas film biasanya hanya berasyik-masyuk dalam proses produksi dan mempertontonkan film mereka di kalangan teman sendiri. CLC Purbalingga cukup mahfum akan fungsi jejaring demi menyebarkan film-film produksi mereka.

Tak heran selalu kita temukan film pendek Purbalingga dalam berbagai festival film. Bahkan di Festival Film Indonesia (FFI) pun nama Purbalingga hampir tidak pernah absen. Dalam FFI 2017, tiga film asal Purbalingga mengisi daftar nominasi film pendek terbaik, yaitu Babaran (Meilani Dina Pangestika), Lintah Darat (Putri Zakiyatun Ni'mah), dan Nyathil (Anggita Dwi Martiana). Konsistensi produksi dan distribusi film oleh CLC Purbalingga ini senada dengan penjelasan van Heeren (2012) bahwa sejalan dengan gerakan Third Cinema, kekhasan pada masyarakat disorot komunitas film sebagai titik tolak untuk membebaskan diri dari ketimpangan akses terhadap jaringan distribusi film dan ekshibisi sekaligus mempertanyakan dan menentangnya.

Film Dokumenter Memulihkan Aceh

Selain CLC Purbalingga, komunitas film yang bergiat cukup konsisten dalam beberapa tahun belakangan adalah Aceh Documentary. Sebagian besar pengelolanya adalah anak muda, mulai dari pelajar SMA hingga mahasiswa. Menurut Jamaluddin Phonna, Direktur Aceh Documentary, Aceh sudah punya tradisi pembuatan film secara otodidak sebelum tahun 2013. Uniknya, film-film tersebut sebagian besar bergenre komedi berbahasa pengantar Aceh dan atas inisiatif pribadi disebarluaskan melalui DVD. Akibat bioskop satu-satunya di Banda Aceh, Gajah Teater, tidak beroperasi lagi pasca-tsunami pada 2004, kawan-kawan Aceh Documentary pun mengisi kekosongan aktivitas perfilman melalui program-programnya.

Berdiri sebagai komunitas pada 2013, dan legal sebagai yayasan pada 2014, para pegiat Aceh Documentary sepakat bahwa film dokumenter adalah medium paling tepat untuk menggambarkan kondisi Aceh sebagai wilayah yang tengah memulihkan diri dari trauma konflik RI-Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan bencana tsunami 2004. Aceh Documentary kemudian menginisiasi beberapa program, seperti lokakarya produksi dokumenter hingga Aceh Film Festival. Film-film yang mereka produksi pun didistribusikan ke luar Aceh melalui ruang putar alternatif maupun festival film.

Film 1880 mdpl berkisah tentang keluarga transmigran yang menggarap kebun kopi dan menghadapi aturan hak pengolahan lahan.

Festival Film Dokumenter (FFD) Yogyakarta, misalnya, rutin menerima banyak film dari Aceh Documentary dalam program kompetisi sejak 2013. Salah satunya 1880 mdpl (Riyan Sigit Wiranto & Miko Saleh, 2016) yang didapuk sebagai film dokumenter kategori pelajar terbaik tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang keluarga transmigran di Desa Merah Jemang yang menggarap kebun kopi dan menghadapi aturan hak pengolahan lahan.

Sejak 2006, film-film dokumenter dari Aceh memang tak jauh-jauh dari upaya pemulihan pasca-tsunami, sebut saja 55 Jam di Aceh garapan Sakti Parantean. Ada pula Suaktimah (Fozan Santa, 2007) yang mengikuti aktivitas Eround Kelana berkeliling mengajar melukis untuk anak-anak korban tsunami. Upaya pemulihan ini masih terasa sampai hari ini, dan terekam dalam film Selimut Panas (Nindi Mutiara & Cut Ulvah, 2015) terkait bantuan rumah untuk korban tsunami.

Pemulihan yang ditempuh oleh masyarakat Aceh tak hanya menyoal membangun ulang hidup setelah dihantam tsunami. Operasi militer yang dilancarkan TNI dan Polri untuk menumpas GAM juga menciptakan memori kolektif tentang konflik dalam benak penduduk setempat. Beberapa film dokumenter pun hadir dengan merespon peristiwa ini, salah satunya Atjeh Lon Sayang (Syaiful H Yusuf, 2005).

Memori pasca-konflik juga masih kita temui pada film-film yang diproduksi hari ini, antara lain Tawa Siapa Berani Larang. Film dokumenter pendek garapan Iqbal Rizky Maulana & Buge Cipta Wijaya (2017) ini mengisahkan tentang seorang komedian muda yang terkenal di media sosial sekaligus anak dari tentara GAM yang terbunuh ketika konflik. Jalan komedi ditempuhnya untuk memulihkan diri dan ‘menertawakan’ tragedi masa lalu. Ingatan tentang ketegangan selama konflik pun direalisasikan dalam Identitas (Hendry Norman, 2017), yang sebagian isinya disajikan dalam bentuk animasi sebagai ilustrasi dari ingatan pembuat film akan masa lalu.

Strategi Bertahan Produksi

Membuat film, meski kini jauh lebih terjangkau dibandingkan beberapa dekade silam, tetaplah sebuah kerja kolektif yang membutuhkan alat-alat produksi. Kesejahteraan tim produksi pun tidak bisa dikesampingkan. Komunitas film, baik yang fokus pada kegiatan produksi maupun ekshibisi, biasanya dikenal dengan militansinya. Bahkan menurut Canggih Setyawan dari CLC Purbalingga, jika sedang ada kegiatan pemutaran film di desa-desa, mereka mengandalkan konsumsi yang disediakan panitia lokal.

Lalu, bagaimana komunitas-komunitas film ini dapat bertahan, setidaknya agar produksi tidak mandek?

Baik CLC Purbalingga maupun Aceh Documentary menerapkan sistem yang hampir serupa. Sehari-hari mereka menerima pekerjaan yang berkaitan dengan karya audio-visual. Beberapa persen dari honor mereka lalu disumbangkan untuk kas komunitas. Dari sanalah produksi tetap berputar. Sebagian besar komunitas boleh bernapas lega jika kebanyakan anggotanya adalah mahasiswa atau pelajar yang masih minta sangu pada orang tua.

Namun, jika hendak membuat kegiatan yang diusung komunitas bisa berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan, siasat semacam mengambil pekerjaan dengan memanfaatkan alat produksi milik komunitas adalah salah upaya yang cukup strategis. Kini, ketika pemerintah membuka program untuk mendukung aktivitas perfilman, seperti program hibah produksi film pendek oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta ataupun Program Komunitas Masyarakat Film Penerima Bantuan Perfilman 2017 oleh Pusbangfilm Kemendikbud, komunitas-komunitas film mulai menggunakan peluang tersebut untuk menyokong jalannya program mereka.

Film Lokal Menolak Jadi Turis

Tentu sudah tidak mengagetkan bila melihat film-film atau tayangan di televisi yang berlagak seperti turis. Cukup lumrah kita temukan film Indonesia yang menempel atribut kedaerahan secara kering dan mentah, serta menjadikan unsur kedaerahan hanya sebagai dekorasi untuk membangun romantisme, namun mengabaikan realitas masyarakat setempat. Tengok saja Ada Apa Dengan Cinta 2 (Riri Riza, 2016) dan Ini Kisah Tiga Dara (Nia Dinata, 2016).

Kehadiran Bali dalam perfilman Indonesia bahkan dunia sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Mulai dari Under The Tree (Garin Nugroho, 2008) hingga Eat Pray Love (Ryan Murphy, 2010), Bali dihadirkan sebagai tanah eskapis nan magis, tempat menemukan ketenangan spiritual. Namun, di mana para pembuat film Bali dalam peta perfilman Indonesia? Dalam gelanggang film dokumenter Indonesia, nama IGP Wiranegara sudah tidak asing lagi. Tapi, kini ia lebih banyak berkegiatan di luar Bali.

Perkembangan film di Bali pasca-reformasi paling mudah dilacak sesudah Minikino—komunitas film yang awalnya fokus pada kegiatan pemutaran film, terutama film pendek—didirikan pada 2002. Tintin Wulia, salah satu pendirinya, adalah seniman visual dan seni rupa terkemuka yang karya-karyanya telah mendunia dan sempat menjadi nomine di beberapa film festival. Melalui pemutaran film regulernya, Minikino memperkenalkan keragaman film Indonesia dan dunia di Bali, mulai dari Babi Buta yang Ingin Terbang (Edwin, 2008), omnibus Belkibolang, hingga film-film pendek dari Aceh, Kupang, Gresik, dan lainnya. Upaya Minikino ini sedikit banyak mempengaruhi kultur produksi film di Bali.

Selain mengawali dengan proses produksi secara otodidak seperti Aceh, beberapa pembuat film di Bali mengawali kekaryaannya dengan mengikuti lokakarya pembuatan film, salah satunya Kickstart! yang diadakan oleh In-docs. Pada 2011, Festival Film Dokumenter Bali, yang kemudian berganti nama menjadi Denpasar Film Festival (DFF), turut memberikan keragaman pada jenis produksi dan ekshibisi film di Bali. Melalui program lokakaryanya, DFF tiap tahunnya mengajak pelajar-pelajar terpilih dari beberapa kabupaten di Bali untuk memproduksi film dokumenter sekaligus memutarkannya selama festival berlangsung. Lalu pada 2014, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar membuka program studi Film dan Televisi. Maka lahirlah kelompok pembuat film baru di Bali yang memiliki latar pendidikan sekolah film.

Film Masean’s Messages karya Dwitra J Ariana.

Sejak Orde Baru, citra Bali sebagai daerah yang kaya akan seni tradisi adalah jargon yang semakin digencarkan untuk kepentingan pariwisata. Di tengah kelindan aktivitas kesenian tradisi ini—yang tentu tidak semuanya untuk kepentingan pariwisata lantaran ada banyak pula kelompok seni tradisi yang berkarya dengan tujuan pelestarian—film sebagai medium seni yang paling baru harus memunculkan diri dengan terengah-engah. Persoalannya bukanlah pada bagaimana memperkenalkan film sebagai medium baru, namun cara para pembuat film menyajikan Bali dengan perspektif alternatif, yakni sebagai tempat yang barangkali tidak pernah dibayangkan oleh publik karena selama ini hanya melihat Bali sebagai daerah pariwisata nan cantik.

Selama ini, karya-karya pembuat film di Bali tidak didominasi pada satu kecenderungan tertentu. Beberapa film masih menyajikan konten dengan dekorasi ke-Bali-an, yang menggunakan Bali hanya sebagai atribut, tapi tidak menghadirkan Bali dan permasalahan yang melingkupinya secara aktual. Ada juga film-film yang cukup kritis mengangkat soal adat dan konvensi normatif yang mengikat, mulai dari pernikahan beda kasta, mitos sehari-hari, dan segala hal terkait kebudayaan. Di sisi lain, kita bisa temukan film-film yang sama sekali tidak berbicara soal adat, kebudayaan, ataupun agama yang umumnya mengkritik eksploitasi terhadap Bali demi pariwisata yang mengesampingkan kepentingan masyarakat setempat.

Salah satu film yang menarik untuk mempelajari cara orang Bali dalam menyikapi konflik adalah Masean’s Messages (Dwitra J Ariana, 2016), yang hadir dengan tema besar Peristiwa 1965. Ketika film-film seputar Peristiwa 1965 sibuk mengambil perspektif korban atau pelaku, masyarakat di Desa Batu Agung, Kabupaten Jembrana, Bali, justru sudah menganggap semuanya selesai dalam tataran duniawi. Yang terpenting bagi mereka adalah menciptakan keseimbangan sekala-niskala. Maka, mereka pun mempersiapkan upacara ngaben bagi arwah korban 1965 yang terbunuh dan belum sempat diupacarai. Kegiatan ini melibatkan keluarga korban, pelaku, polisi, dan tentara.

Tersebarnya titik-titik produksi film di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Purbalingga, Aceh, hingga Bali, ini tentunya adalah pertanda baik untuk menghadirkan keragaman Indonesia dalam sinema. Tujuannya bukan sekadar menunjukkan bahwa sebuah daerah mampu memproduksi film atau menciptakan ekosistem filmnya sendiri, melainkan tentang bagaimana film mampu menjadi wadah untuk menghadirkan situasi dan problem terkini dari suatu daerah. Di samping ketersediaan alat dan infrastruktur yang mapan, kepekaan menangkap isu sosial kultural setempat adalah modal paling vital bagi para pembuat film lokal untuk menciptakan karya-karya yang orisinal.(*)

Ayu Diah Cempaka

Ayu Diah Cempaka. Salah satu programmer di Festival Film Dokumenter (FFD) Yogyakarta & penanggung jawab program pemutaran film di Taman Baca Kesiman, sebuah perpustakaan dan ruang kreatif di Denpasar.