Masihkah Film Indonesia Dijegal?

oleh Ade Irwansyah

11 Januari 2018 Durasi: 10 Menit
Masihkah Film Indonesia Dijegal? Buku Menjegal Film Indonesia diterbitkan Perkumpulan Rumah Film dan Yayasan Tifa pada Agustus 2011.

Momen itu masih saya ingat. Usai film Black Swan (Darren Aronofsky, 2010) diputar bagi wartawan di bioskop Djakarta Theatre XXI, Jakarta Pusat, 17 Februari 2011, seorang bule nongol bilang, “Terima kasih sudah datang menonton film ini. Anda semua termasuk yang beruntung menontonnya di bioskop, karena bisa jadi film ini takkan edar di bioskop,” yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Frank S. Rittman, Vice President Deputy Managing Director Regional Policy Office Asia-Pasific MPAA (Motion Picture Association of America).[1]

Itulah awal kisruh pajak film impor. Film-film Hollywood dari enam studio besar Hollywood (Sony Pictures, Paramount, Universal, Disney, 20th Century Fox, dan Warner Bros.) yang tergabung dalam MPAA tak bisa masuk lantaran terkendala persoalan pajak. Persoalan yang semula perkara pemerintah hendak menagih pajak pada importir film Hollywood berkembang jadi peristiwa sosial budaya yang pelik.

Selama film-film blockbuster Hollywood tak tayang sejak awal Maret 2011, bioskop megap-megap karena sepi. Imbasnya, film Indonesia juga kurang diminati lantaran tak banyak lagi orang ke bioskop.

Menjelang musim edar film-film musim panas, studio besar Hollywood masih tak mengedarkan filmnya di sini. Banyak yang resah tak bisa nonton film anyar Harry Potter dan Transformers. Yang banyak uang pergi ke negeri jiran, Singapura atau Malaysia demi menonton film blockbuster Hollywood. Menteri Pariwisata dan Kebudayaan kala itu, Jero Wacik, berinisiatif membuka lagi keran impor, meski persoalan pajak yang membelit serta tudingan monopoli distribusi film belum selesai. 

Baginya, yang penting dahaga orang Indonesia menonton film Hollywood terpenuhi.[2] 

Ketika orang Indonesia kembali bisa menonton film Hollywood, padahal persoalan pajak yang jadi pangkal soalnya belum tuntas, ketika itu pula kesempatan membenahi industri film nasional lepas begitu saja. Industri ini kembali ke masa status quo. Kisruh pajak film impor akhirnya jadi sekadar disrupsi bisnis. Kasus itu batal jadi momentum membenahi perfilman.   

Di tengah momentum yang lepas tersebut terbitlah buku Menjegal Film Indonesia: Pemetaan Ekonomi Politik Industri Film Indonesia. Buku ini diterbitkan Perkumpulan Rumah Film dan Yayasan Tifa pada Agustus 2011. Buku itu dieditori Eric Sasono dan ditulis awak situs Rumah Film, yakni Eric, Ekky Imanjaya, Ifan Adriansyah Ismail, dan Hikmat Darmawan berdasar penelitian yang mereka lakukan.

Buku ini menelisik sisik melik produksi dari pendanaan sampai return of investment (ROI) pembuatan film.

Buku ini berangkat dari asumsi kecenderungan film Indonesia, meminjam istilah Rosihan Anwar, “back to basic” dalam arti mengeksploitasi tema-tema yang mudah dan cepat dicerna penonton (halaman 1). Yang menjadi pertanyaan yang coba dijawab buku ini adalah situasi macam bagaimana sehingga muncul film-film Indonesia semacam itu. Kisruh pajak film impor hanya puncak gunung es persoalan film nasional yang telah mengalami pembusukan sejak lama. Dari uraian panjang lebar di buku ini, film Indonesia dijegal maupun terjegal dari berbagai aspek, mulai dari sisi produksi, distribusi, dan ekshibisi.

Pertanyaannya lalu, selewat enam tahun bukunya rilis, apa kabar jagat perfilman Indonesia? Masihkah dijegal? Siapa yang menjegalnya?

Sebelum menjawabnya izinkan saya bicara dahulu tentang Rumah Film. Situs Rumahfilm.org jadi oase bagi pecinta film untuk memeroleh ulasan yang kritis, mendalam serta bermutu. Film-film Indonesia diulas secara serius selayaknya sebuah makalah ilmiah atau dalam bentuk esai panjang.

Punggawanya adalah para kritikus film pasca-generasi Salim Said, JB Kristanto, Arya Gunawan, dan Seno Gumira Ajidarma. Generasi Salim dkk besar di media cetak  masing-masing, seperti Tempo, Kompas dan Jakarta-Jakarta. Ulasan khas media cetak yang punya keterbatasan ruang.

Sedangkan Eric dkk diuntungkan internet yang tak mengenal batasan ruang. Sebuah film atau masalah perfilman bisa diulas panjang lebar dengan menelisik setiap sisinya.

Situs Rumahfilm.org kini almarhum. Namun, situs yang bertahan sekitar empat tahun itu (2007-2011) meninggalkan banyak bekas bagi pecinta film dan pecinta ulasan film berkualitas.

Lewat surat elektronik pada saya, Eric yang tengah menempuh pendidikan S-3 di Inggris menulis, Rumah Film dibangun karena, “Adanya dorongan untuk menulis dan membahas film lebih dari sekadar hiburan, tetapi juga melihat signifikansi medium itu dalam konteks budaya, ekonomi, sosial bahkan pembentukan identitas kemanusiaan—dalam konteks negara Indonesia.”[3]

Sayang memang, umur situs yang dikelola swadaya oleh awak redaksinya sendiri—dari mulai peliputan hingga web hosting dan server—ini tak lama.

Beruntung tongkat estafet ulasan film Indonesia berbobot diteruskan generasi berikutnya yang dahulu jadi pembaca setia Rumahfilm.org. Adrian Jonathan Pasaribu dan Makbul Mubarak, misalnya, membangun Cinema Poetica dengan mengacu pada Rumah Film. Tulisan-tulisan panjang tentang film juga merambah banyak situs lain. Kini tak haram lagi menulis panjang soal film. Ulasan film yang ditulis serius bertebaran di situs-situs, seperti Jurnal Ruang ini maupun Tirto, The Conversation, The Magdalene, Geotimes, hingga yang sedikit nakal, Mojok.co.

Produksi, Distribusi, dan Ekshibisi Film

Buku Menjegal Film Indonesia juga peninggalan awak Rumah Film yang dikerjakan menjelang situsnya tak aktif. Isinya komplit. Sumbangan paling berharga buku ini adalah pemetaan jagat perfilman kita. Segala informasi yang sebelumnya tercecar di mana-mana, dari kliping koran, majalah, hingga omongan narasumber kompeten dikumpulkan dalam satu buku utuh. Saat terbit dulu pada Agustus 2011, bukunya tak dijual bebas. Hanya didistribusikan secara cuma-cuma ke komunitas film dan media. Sekarang bukunya bisa diunduh gratis.[4] 

Buku ini lahir dengan semangat menguraikan persoalan industri film kita dari hulu hingga hilir yang terbagi dalam tiga pilar: produksi, distribusi, dan ekshibisi.

Dari sisi produksi, buku ini menelisik sisik melik produksi dari pendanaan sampai return of investment (ROI) pembuatan film. Ditengarai, demi memenuhi ROI, sebagian produser mencari jalan memprioritaskan membuat film formulaik dan epigon, serta jika perlu dengan bujet rendah dan masa produksi singkat. Cara lain, mencari sumber dana yang aman, termasuk menaruh product placement (build-in) serta dana lembaga donor. Atau juga membuat film yang sudah punya captive market, yakni film adaptasi buku/novel laris, film sekuel, prekuel, dan remake (halaman 179-180).

Dari sisi distribusi, buku ini menguraikan pola distribusi film sejak Orde Baru berlangsung tanpa transparansi. Di level peredaran tingkat bawah pun medan usahanya dikuasai “raja-raja kecil” yang sangat berkepentingan menjaga suasana pasar yang tidak transparan (halaman 196).

Sejak masa Orde Lama hingga tahun 1980-an di masa Orde Baru, distribusi film kita mengenal istilah booker dan broker. Kondisi ini lahir karena kondisi geografis Indonesia yang maha luas sementara infrastruktur minim. Lantaran hal tersebut, peredaran film didominasi sistem jual beli putus dan dijalankan oleh pengedar daerah yang biasanya disebut broker dan booker. Pada dasarnya, istilah broker (perantara atau calo) adalah pelesetan yang merendahkan dari booker atau orang yang melakukan pemesanan atau penjadwalan penayangan suatu film di bioskop (halaman 201).

Keberadaan booker dan broker tak menguntungkan produser sebagai pemilik film. Salah satu contohnya menimpa film Inem Pelayan Seksi (1977). PT Candi Dewi yang memiliki film tersebut menjual hak edar ke broker DKI Jakarta seharga Rp 17,5 juta (angka yang besar masa itu). Filmnya box office, menghasilkan Rp 31,5 juta untuk si broker dari peredaran tahap pertama saja di sembilan bioskop. Kemudian, broker ini  menjualnya ke rekannya untuk mengedarkan di tahap kedua senilai Rp 20 juta. Broker kedua dapat Rp 25,5 juta dari sebelas bioskop. Untuk tahap ketiga, broker ketiga menawar Rp 20 juta. Untuk tiga tahap peredaran di DKI saja Inem menghasilkan Rp 70 juta, sedangkan produser hanya dapat Rp 17,5 juta karena dijual putus (halaman 228).

Booker dan broker kemudian menghilang bukan lantaran niat baik rezim membenahi perfilman nasional. Namun, karena perilaku nepotisme. Sebagaimana lazimnya rezim Orde Baru yang membagi-bagi lahan bisnis bagi keluarga Presiden Soeharto, sektor perfilman pun tak luput dari praktik itu. Pertengahan 1980-an, Sudwikatmono yang terhitung masih famili Soeharto merambah bisnis peredaran film berkongsi dengan Benny Suherman.

Keberadaan booker dan broker tak menguntungkan produser sebagai pemilik film.

Pada 1985, mereka mendirikan perusahaan-perusahaan importir film yang di kemudian hari dikenal sebagai bagian dari kartel penguasa jalur film impor yang memungkinkan terjadinya monopoli, yaitu PT Camila Internusa Film dan PT Satrya Perkasa Esthetika. Ekspansi diam-diam juga dilakukan dengan merangkul pengedar film daerah ke dalam pangkuan PT Subentra, perusahaan lain yang dimiliki Benny dan Sudwikatmono yang bergerak di bidang ekshibisi. Dominasi Subentra hingga ke daerah-daerah membuat produser mau tak mau menjual film kepada distributor yang mereka tentukan. Artinya, posisi distributor menentukan harga lebih kuat. Contohnya pada film Pagar Ayu. Di Jawa Tengah, film itu cuma dihargai Rp 30 juta untuk empat kopi, padahal modal membuat kopi film dan iklan saja Rp 12,5 juta (halaman 247).

PT Subentra lantas mengembangkan jaringan bioskop 21 sejak akhir 1980-an. Bioskop-bioskop megah dengan banyak layar yang disebut cineplex (cinema complex) tumbuh di kota-kota besar. Lantaran bioskop non-jaringan seret mendapat pasokan film lambat laun mereka tutup. Saat itulah sisi distribusi dan ekshibisi hanya dimiliki satu kelompok.

Awal 1991, pemerintah bertemu dengan studio-studio besar Hollywood yang tergabung dalam MPEAA (Motion Picture Exports Association of America). Hollywood merasa terganggu dengan kuota film impor dari 80 jadi 40 film setahun, ramainya pembajakan, dan distribusi yang dimonopoli asosiasi importir film Eropa dan Amerika. Hollywood ingin mendistribusikan filmnya langsung ke Indonesia  seperti dekade 1960-an atau era AMPAI. Setelah acara ancam-mengancam kuota impor dicabut, Hollywood memilih perusahaan yang dimiliki maupun punya hubungan dekat dengan Benny dan Sudwikatmono, PT Camila dan PT Satrya, untuk mendistribusikan film-film mereka (halaman 259). Usai Soeharto lengser, nama PT Subentra Nusantara berubah jadi PT Nusantara Sejahtera Raya pada 14 Desember 1998. Sudwikatmono pun tak lagi bermain di bisnis bioskop.

Pada titik ini, praktik monopoli kelompok tersebut mencapai puncaknya. Mereka menguasai jalur distribusi dan ekshibisi plus jaminan pasokan film dari Hollywood. Praktik itu langgeng hingga kisruh pajak film impor tahun 2011.

Enam Tahun Kemudian…

Ketika film Hollywood milik studio besar yang tergabung di MPAA tak diputar di bioskop Indonesia, jaringan bioskop 21 pantas panik. Kala itu mereka tengah giat melakukan peremajaan bioskop, mengganti interior lebih berkelas serta mengganti logo dari 21 ke XXI. Mereka pantas berbenah sebab tak ada lagi Sudwikatmono yang dapat perlindungan Soeharto. Orde Baru telah tumbang, digantikan Orde Reformasi yang memberi hak hidup bagi pemain lain di bisnis ekshibisi film.

Pemain baru itu adalah jaringan bioskop Blitz Megaplex yang juga menyasar pasar jaringan bioskop 21: kelas menengah atas perkotaan. Bioskop Blitz dibangun mewah di mal seperti bioskop 21. Walau bioskop Blitz kala itu hanya hitungan jari, rupanya cukup membuat pihak 21 merasa was-was dan berbenah. Masalahnya, bagaimana bila pasokan film blockbuster Hollywood terhenti akibat kasus pajak?

Seperti disinyalir Eric Sasono lewat artikelnya di majalah Rolling Stone Indonesia pada 2011, industri film mana pun di dunia ini sudah terintegrasi dengan kekuatan global seperti MPAA, maka kalau MPAA memboikot, bioskop akan kehilangan 60 persen pemasukan mereka.[5]

Publik tak pernah benar-benar tahu bagaimana ujung persoalan pajak impor film tersebut. Apakah tunggakan pajak yang nilainya konon mencapai Rp 30 miliar itu akhirnya dilunasi, kita tak pernah dikabari. Yang kita tahu film-film milik MPAA diputar lagi. Film-film itu tak didistribusikan ke PT Camila dan PT Satrya yang menunggak pajak, namun lewat PT Omega Film yang tak tahunya dimiliki oleh orang-orang yang sebelumnya mengelola dua perusahaan terdahulu.[6] Begitu pasokan film lancar kembali, peremajaan jaringan bioskop 21 menjadi XXI berlanjut. Proyektor-proyektor seluloid diganti digital. Tahun 2012, mereka membuka teater IMAX.[7]

Lebih dari enam tahun setelah kisruh pajak film impor berakhir, bagaimana nasib perfilman Indonesia?

Secara de facto, sebagaimana ditulis di buku Menjegal Film Indonesia, saat ini hanya ada dua entitas yang bermain dalam industri film, yaitu produser dan importer (keduanya dihitung pemilik film) dan bioskop. Badan khusus yang bergerak di bidang distribusi/pengedar praktis tak ada (halaman 196).

Itu sebabnya, seorang produser film nasional menanggung risiko pembuatan film sendirian. Setelah merogoh kocek untuk memproduksi film, ia harus mengeluarkan uang lagi untuk membiayai distribusi dan promosi. Ia yang harus aktif beriklan memasarkan filmnya ke khalayak. Pihak bioskop cukup menyediakan tempat dan waktu tayang, lalu dapat bagian 40 persen dari tiap tiket yang terjual (40 persen lainnya untuk produser/pemilik film, 20 persen untuk pemerintah).

Masalahnya, bioskop tak menyediakan tempat dan waktu yang layak bagi film nasional. Meski pasal 32 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengamanatkan pihak bioskop mengalokasikan 60 persen dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama enam bulan berturut-turut bagi film nasional, tak pernah lahir petunjuk pelaksanaannya (juklak) berupa peraturan menteri (permen). Tidak ada yang bisa sahih menafsirkan apa yang dimaksud dengan 60 persen dari jam pertunjukan selama enam bulan, bagaimana menghitungnya, dan acuan teknis lain.

Yang terjadi, sewaktu-waktu film Indonesia bisa diturunkan dari layar bila tak memenuhi jumlah minimal kursi yang terisi. Siapa yang menentukan jumlah minimal tersebut? Apa yang jadi acuan? Apakah pertimbangan ekonomi semata?

Di buku Menjegal Film Indonesia terungkap, pada 14 Maret 1986, terjadi pembicaraan antara PPFI (Persatuan Produser Film Indonesia), GPBSI (Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia), PT Perfin, dan AIF (Asosiasi Importir Film Asing) di Cipayung. Pertemuan itu menemukan kesepakatan bahwa setiap film harus menyerap 125 penonton untuk tiga kali pertunjukan. Hasil kesepakatan ini dikenal dengan nama Kesepakatan Cipayung.

Kesepakatan itu menimbulkan masalah. Yang paling terkenal menimpa film Langitku, Rumahku. Baru sehari tayang pada 16 November 1990, malamnya film tersebut langsung diturunkan. PT Perfin menunjuk Kesepakatan Cipayung sebagai dasar hukumnya. Sang pemilik film, Eros Djarot, kemudian menuntut ke pengadilan. Ia kalah (halaman 212).

Bertahun-tahun setelah Eros kalah, entah sudah berapa film nasional jadi korban. Dijegal. Tahun 2015, misalnya, film Mencari Hilal harus turun layar karena disinyalir untuk memberi tempat bagi film superhero Marvel Ant-Man yang siap diputar.[8] Kala itu, pengamat film Yan Widjaya mengatakan pada saya, “Jika di satu bioskop ada empat layar, dan dari empat layar itu ada empat film dengan jumlah masing-masing penonton 400, 300, 200 dan 100, maka yang dapat jumlah penonton paling sedikit harus tersingkir diganti film lain." Mencari Hilal memang yang paling sedikit dapat penonton, hanya tujuh ribuan dalam sepekan.[9] 

Sampai di sini rasanya tak ada yang berubah dari aspek distribusi dan ekshibisi perfilman kita. Film Indonesia harus tetap bersaing di pasar yang tak adil dengan film Hollywood. Sesekali kita memenangkannya.

Bila tahun 2011 saat buku Menjegal Film Indonesia terbit, film terlaris sepanjang masa adalah Laskar Pelangi (2008) dengan angka 4,5 juta penonton, kini rekor itu terpecahkan oleh Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss—Part I (2016) yang meraup 6,8 juta penonton. Tahun lalu kita juga menyaksikan Pengabdi Setan menjadi film horor nasional terlaris sepanjang masa dengan jumlah penonton 4,2 juta.

Namun harus diingat, kini rata-rata beredar seratusan film dalam setahun sejak 2014. Pada 2011, film yang beredar 82 judul. Dari 117 film yang beredar pada 2017, hanya delapan yang meraih penonton di atas 1 juta.[10]  

Tengok misalnya hitung-hitungan Raksa Santana. Meski 2016 mencatatkan rekor film terlaris sepanjang masa, kenyataannya dari 34,5 juta penonton film Indonesia pada 2016, sekitar 80 persennya atau 27 juta penonton disumbang oleh sepuluh film. Rata-rata untuk 110 film lainnya hanya memperoleh 67 ribu penonton.[11]

Sekarang makin banyak ruang pemutaran alternatif.

Sampai di sini membuat film tetap merupakan ladang usaha yang lebih besar risiko gagalnya daripada untung. Angka 6 atau 4 juta penonton memang menggiurkan. Namun, itu hanya terjadi pada film-film istimewa. Bila ingin membuat film karena alasan ekonomi, kemungkinan film Anda hanya ditonton ribuan orang lebih besar.

Yang sedikit bergairah dibanding enam atau tujuh tahun lalu adalah bisnis bioskop. Sekarang pemainnya bukan hanya jaringan XXI dan Blitz Megaplex. Jumlah layar jaringan XXI telah berjumlah hampir 1.000, sementara investor Korea Selatan menanam modal di Blitz dan mengubah nama bioskop itu jadi CGV Blitz. Pemain besar lain yang juga ikutan di bisnis bioskop adalah Group Lippo lewat jaringan Cinemaxx serta Flix Cinema milik Agung Sedayu Group.

Selain itu, kini kian banyak pula ruang pemutaran alternatif. Tidak hanya di Jakarta (Kineforum, Kinosaurus, Paviliun 28, Radiant Cinema), tapi juga tersebar ke pinggiran, seperti Tangerang (Cinespace), juga kota lain macam Semarang (Sine[room]), Yogyakarta, dan banyak lagi. Keberadaan ruang pemutaran ini berperan memperpanjang daur hidup sebuah film. Jika tak dapat penonton di bioskop mainstream, masih ada kesempatan bertemu penonton di ruang pemutaran alternatif.

Enam tahun sejak diterbitkan pertama kali, kini buku Menjegal Film Indonesia sudah bisa diunduh gratis, dan perlu dipikirkan sebuah terbitan edisi baru yang menggambarkan wajah perfilman kita saat ini. Yang sudah membacanya pasti mendapati bahwa buku ini punya banyak kesalahan ejaan, tanda baca, dan pengulangan konten di beberapa bagian. Saya teringat resensi Adrian di majalah Tempo yang berharap bukunya dikemas apik.[12] Saya juga berharap serupa, dan berharap pula situs Rumahfilm.org bangkit lagi dari kuburnya.

Di luar urusan buku, yang jadi pertanyaan krusial sebetulnya adalah: walau bioskop kian banyak, tapi apakah nasib film Indonesia telah jadi lebih baik? Jumlah penonton yang bejibun dan daftar sepuluh film terlaris tak menggambarkan situasi sesungguhnya. Sepanjang tak lahir aturan yang mengatur kuota layar film nasional di bioskop, film Indonesia akan senantiasa terjegal dalam pertarungan di sebuah mekanisme pasar yang tak adil.

Kabar buruknya adalah, tak seorang pun berniat mengubah status quo ini. Jangan-jangan kita perlu sekali lagi boikot film-film MPAA, tapi lain kali kita jangan mudah menyerah, melainkan benahi infrastruktur perfilman jadi lebih sehat, baru persilakan Hollywood putar filmnya. Beranikah kita? (*)


 

Menjegal Film Indonesia: Pemetaan Ekonomi Politik Industri Film Indonesia 
Eric Sasono, Ekky Imanjaya, Ifan Adriansyah Ismail, dan Hikmat Darmawan 
Rumah Film dan Yayasan Tifa 
Agustus 2011


 

[1] Lihat Ade Irwansyah, "Wah, Kita Terancam Cuma Bisa Nonton Film Nasional di Bioskop!", dimuat Tabloidbintang.com, 17 Februari 2011, diakses 4 Januari 2018 di link https://archive.tabloidbintang.com/film-tv-musik/kabar/9061-wah-kita-terancam-cuma-bisa-nonton-film-nasional-di-bioskop.html  

[2] Periksa "Tak Peduli Monopoli, Jero Wacik Utamakan Film Hollywood Masuk", dimuat Detik.com, 6 Juli 2011, diakses 4 Januari 2018 di link: http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/1675730/tak-peduli-monopoli-jero-wacik-utamakan-film-hollywood-masuk

[3] Komunikasi pribadi, 19 Desember 2017.

[4] Silakan unduh bukunya di sini: https://ericsasono.wordpress.com/2017/05/21/unduh-gratis-buku-menjegal-film-indonesia/

[5] Eric Sasono, “Yang Luput dalam Kisruh Pajak Film Impor”, Rolling Stone Indonesia, Mei 2011.

[6] Periksa tulisan Lisabona Rahman, Adrian Jonathan Pasaribu "Kronologi Kasus Tarif Impor Film 2011", dimuat 25 Juni 2011 dan di-update 3 Agustus 2011. Pada poin 19 Januari 2011 dan 15 Juli 2011, PT Omega Film punya kaitan dengan Group 21. Diakses 4 Januari 2018 di link: http://filmindonesia.or.id/article/kronologi-kasus-tarif-impor-film-2011#.Wk4Cf9KWbct

[7] Corporate Secretary Cinema 21, Catherine Keng mengatakan, XXI adalah rebranding dari Cinema 21 yang telah berlangsung sekitar satu dekade sejak 2004. Periksa berita Muvila.com, 8 Maret 2015, "Ini Bedanya Bioskop 21 dan XXI" di link http://www.muvila.com/film/artikel/ini-bedanya-bioskop-21-dan-xxi-150306p.html. Mengenai kisruh pajak impor yang berimbas pada rencana bisnis bioskop bisa diperiksa di berita Detik.com, 30 Juni 2011, "21cineplex Tunda Ekspansi Gedung Bioskop Baru" di link: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1671950/21cineplex-tunda-ekspansi-gedung-bioskop-baru. Kedua link diakses 4 Januari 2018.

[8] Periksa berita Detik.com, "UU Perfilman Tak Maksimal, PPFI Desak Pemerintah Keluarkan PP", 28 JUli 2015, di link: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1671950/21cineplex-tunda-ekspansi-gedung-bioskop-baru. Diakses 4 Januari 2018.

[9] Periksa Ade Irwansyah, "Kenapa Penonton Mencari Hilal Sedikit?", dimuat Liputan6.com, 27 Juli 2015, di link: http://showbiz.liputan6.com/read/2280614/kenapa-penonton-mencari-hilal-sedikit, diakses 4 Januari 2018.

[10] Berdasar data situs filmindonesia.or.id, diakses 25 Desember 2017.

[11] Raksa Santana, “Laris Tak Selalu Manis,” dimuat situs CinemaPoetica pada 9 Juni 2017, diakses 25 Desember 2017 lewat tautan: http://bit.ly/2C4MRRr.

[12] Lihat Adrian Jonathan Pasaribu, “Berayun di Antara Rezim dan Pasar”, Tempo, 5 Februari 2012.

Ade Irwansyah

Ade Irwansyah, wartawan. Bukunya, Seandainya Saya Kritikus Film diterbitkan penerbit indie di Yogyakarta, Homerian Pustaka pada 2009.