Baca tema bulan ini: Friksi

Februari 2018

Friksi

Perkembangan kebudayaan kita tak pernah jauh-jauh dari konflik, kesalahpahaman, dan perbedaan ideologis. Namun, justru kritik dan adu pemikiran seperti inilah yang membuat semuanya lebih seru. Februari ini, kami membahas polemik dan friksi yang menjadikan khazanah kebudayaan kita lebih kaya.

Bagaimana Sejarah Melempar Mereka ke Pinggiran

oleh Langgeng Prima Anggradinata

29 Januari 2018 Durasi: 5 Menit
Bagaimana Sejarah Melempar Mereka ke Pinggiran Sejarah sastra Indonesia, satu aktor yang menciptakan dikotomi pusat dengan pinggiran. (Ilustrasi: Yulia Saraswati)

Sejarah sastra Indonesia menjadi salah satu aktor yang menciptakan dikotomi sastra antara pusat dengan pinggiran.

Terlalu simplistis apabila memandang sastra pusat dan pinggiran dari perspektif geografis saja. Benar. Namun, terlalu simplistis. Ada hal yang lebih mendasar dari sekadar pengidentifikasian letak geografis Jakarta—sebagai ibu kota—dan Merauke sebagai daerah yang jauh di sana.

Sejarah sastra Indonesia merupakan produk ilmu pengetahuan yang dijadikan alat politik untuk membentuk wacana. Ia menjadi medan pertarungan untuk memperebutkan pusat. Orang-orang yang berhasil menulis sejarah dapat menentukan orang-orang atau kelompok yang berada di titik pusat: berdiri di puncak tugu estetika sastra Indonesia.

Salah satu contoh yang sering saya sebut-sebut ialah Lekra. Kelompok ini menjadi korban sejarah. Cukup lama mereka terkubur dalam sejarah sastra Indonesia. Karya-karyanya tidak dibicarakan dan tidak ada penulis (penyair atau prosais) yang menulis dengan gaya realisme sosialis di Indonesia.

 

Melempar Lekra ke Pinggiran

Sekurang-kurangnya, tiga penulis sejarah sastra Indonesia menulis polemik Lekra dan Manikebu untuk mengisi lembar-lembar halaman sejarah sastra Indonesia. Dua di antaranya menempatkan Lekra sebagai tokoh antagonis.

Ajip Rosidi, dalam buku Masalah Angkatan Periodisasi Sejarah Sastra Indonesia (1970), Laut Biru Langit Biru (1977), Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia (1977), dan Puisi Modern Indonesia (2010) tidak menaruh perhatian pada pengarang-pengarang Lekra. Sementara HB Jassin dalam buku Angkatan 66: Prosa dan Puisi (2013) tidak memasukkan Lekra ke dalam Angkatan 66. Bahkan, HB Jassin menghakimi bahwa karya-karya di luar buku tersebut tidak memenuhi estetika sastra Indonesia. Kedua buku mengenai catatan sejarah sastra Indonesia tersebut membuat Lekra keluar dari pusat sastra Indonesia. Pada masa Orde Baru, Lekra memghilang dari sejarah sastra Indonesia.

Baru-baru ini atau setelah reformasi, Lekra kembali digali dalam kuburan sejarah sastra Indonesia. Lekra kembali dibicarakan. Salah satu upaya untuk mengembalikan Lekra ke pusat dilakukan oleh berbagai ahli. Asep Sambodja mencoba objektif untuk melihat polemik tersebut. Dalam buku Historiografi Sastra Indonesia 1960-an (2010), ia membahas dengan tekun dan komprehensif mengenai polemik Lekra dan Manikebu dan pengarang-pengarang Lekra. Selain itu, Muhidin M. Dahlan dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dengan sungguh-sungguh mencari puisi-puisi penyair Lekra  yang dimuat di harian Rakyat dan menerbitkannya dalam Gugur Merah: Sehimpun Puisi Lekra Harian Rakjat 1950-1965 (2008). Penerbit Ultimus pun cukup banyak menerbitkan puisi-puisi penyair Lekra. Misalnya, Puisi-Puisi dari Penjara (2010) karya S. Anantaguna, Nyanyian dalam Kelam (2010) karya Sutikno W.S., kumpulan cerpen Gelora Api 26 (2010) Chalik Hamid dkk., Pelita Keajaiban Dunia (2010) kumpulan puisi Nurdiana, dan Aku Hadir di Hari Ini (2010) karya Hr. Bandaharo. Ini merupakan upaya untuk menempatkan kembali Lekra di pusat wacana sastra Indonesia.

Demikianlah, dalam kasus Lekra, sejarah sastra dapat digunakan sebagai alat untuk mendisposisikan sastra pinggiran ke pusat wacana sastra. Namun, dalam kasus lain, ia juga dapat menjadi alat politik untuk memosisikan tokoh atau karya sastra ke pusat wacana sastra Indonesia. Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh (2013) menjadi contoh yang nyata.

Denny JA merupakan tokoh yang membuat puisi esai. Ia tokoh yang masuk ke dalam buku tersebut. Karena temuannya itu, ia dianggap berpengaruh dalam khazanah sastra Indonesia. Ia juga membiayai sejumlah penerbitan buku puisi esai. Itu semua dilakukan untuk memosisikan dirinya dan puisi esainya ke “tengah gelanggang”. Melalui jalur-jalur itu (melalui kendaraan sejarah, kritik sastra, dan penerbitan buku), ia merangkak ke pusat estetika sastra Indonesia. Jika tujuannya demikian—dan memang terlihat demikian, manipulasi ini tidak akan berhasil karena rezim hari ini tidak menjadi sistem pendukung.

Dalam sejarahnya, manipulasi sejarah selalu didukung oleh kekuasaan. Ini adalah hubungan timbal balik: kekuasaan berfungsi melegitimasi sejarah dan sejarah mengukuhkan dan mengokohkan kekuasaan.

Pusat dan Pinggiran

Selain memiliki ideologi, sejarah sastra Indonesia bersifat sentralistik. Jika kita membaca sejarah sastra pada periode 1960-an, kita akan melihat bahwa peristiwa yang terjadi di Jakarta adalah peristiwa nasional. Jakarta seolah menjadi pusat kebudayaan sehingga peristiwa-peristiwa budaya yang terjadi di Jakarta menjadi atau dijadikan peristiwa yang monumental. Bagaimana dinamika sastra Indonesia di Padang, Bandung, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya pada periode itu? Apa yang terjadi di kota-kota tersebut pada periode itu? Apakah sama dengan yang terjadi di Jakarta?

Hal-hal yang terjadi di Jakarta sangat memengaruhi dinamika sastra di daerah. Namun, meski dinamikanya hampir mirip, tentu saja selalu ada hal yang khas, misalnya di Yogyakarta. Menurut Mustofa W. Hasyim (Atisah, 2010) pada akhir dekade 1960-an hingga akhir 1970-an, terjadi perang ideologi di Yogyakarta. Pada saat itu terdapat kelompok-kelompok seniman, sastrawan, dan budayawan yang menganut ideologi tertentu. Kekerasan pun terjadi pada periode itu. Persada Studi Klub (PSK), hadir sebagai komunitas yang melahirkan sastrawan-sastrawan. PSK menjadi komunitas yang mampu mengakomodasi ideologi para aktivis, seniman, budayawan, dan sastrawan.

Pada buku-buku sejarah sastra Indonesia, “sejarah sastra pinggiran” semacam ini jarang diangkat. Padahal, PSK menjadi komunitas yang sangat berpengaruh saat itu. Jika melihat catatan-catatan peristiwa yang berkaitan dengan PSK, dinamika yang terjadi di PSK sendiri—pada umumnya di Yogyakarta—berbeda dengan dinamika yang terjadi di Jakarta. Barangkali, kota-kota lainnya pun memiliki kekhasan masing-masing. Tema dalam karya sastra pun bisa jadi sangat berbeda mengingat kondisi sosial, budaya, dan politik di masing-masing daerah itu berbeda pula.

Pengabaian peristiwa sastra di daerah merupakan bentuk sentralisasi wacana sastra. Hal ini mengakibatkan sejarah sastra Indonesia yang sentralistik. Sejarah sastra Indonesia yang sentralistik menjadikan Jakarta sebagai representasi sastra nasional. Dengan demikian, Jakarta menjadi pusat; orang-orang akan menaruh perhatiannya ke Jakarta. Jakarta menjadi standar estetika sastra nasional. Ini mengakibatkan pegiat sastra di luar Jakarta atau di daerah harus melawan pusat untuk sampai pada predikat sastrawan nasional.

Dalam tesisnya yang berjudul “Persada Studi Klub: Disposisi dan Pencapaiannya dalam Arena Sastra Nasional”, Saeful Anwar (2013) mengatakan bahwa sistem pemerintah yang sentralistik yang dianut Orde Baru berefek pada arena sastra. Jakarta menjadi pusat arena sastra pada masa Orde Baru. Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Dewan Kesenian Jakarta menjadi ruangnya.

Menurut Saeful Anwar, dalam merespons kondisi tersebut, PSK melakukan perlawanan terhadap pusat. Hal itu dilakukan untuk mendisposisikan diri mereka dalam arena sastra nasional. Dalam menghadapi kondisi ini, ada dua sikap yang dilakukan oleh mereka. Sikap pertama ialah menginduk ke pusat secara estetika. Sikap kedua ialah menciptakan kubu sendiri. Pengadilan Puisi yang terjadi di Bandung adalah bentuk perlawanan daerah terhadap estetika pusat.

Kajian Mutakhir Sejarah Sastra Indonesia

Sekali lagi, sejarah sastra berperan dalam pendikotomian pusat dan pinggiran dan pembentukkan pusat itu sendiri. Pada masa sekarang, nampaknya, pusat sudah tidak lagi secemerlang pada masa sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang tidak lagi sentralistik—seperti pada hukumnya: kekuasaan selalu berpengaruh terhadap sastra. TIM tidak lagi jadi impian para sastrawan. Jakarta tidak lagi menjadi kiblat estetika sastra Indonesia. Saya kira demikian.

Para peneliti yang berfokus pada kajian sejarah sastra mulai melihat dokumen-dokumen sastra di daerah sebagai objek kajian, seperti yang dilakukan oleh Saeful Anwar dan Atisah Atisah—yang menelaah sejarah PSK. Tulisan Nenden Lilis A. Yang berjudul “Adakah (dan Perlukah) Periodisasi Sastra Populer?” dapat menjadi embrio atau pemicu lahirnya sejarah atau periodisasi sastra populer di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sastra populer tidak mendapat perhatian serius oleh penulis sejarah sastra Indonesia.

Nampaknya, terjadi perubahan dalam memandang sejarah. Para sarjana tidak terlalu terfokus pada sejarah-sejarah besar. Kini mereka melihat pada sejarah-sejarah kecil sebagai bahan kajian. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi di Prancis. Pada tahun 1929, muncul mazhab Annales dalam bentuk jurnal sejarah Les Annales d’histoire economique et sociale. Mazhab tersebut lahir atas penolakan terhadap paradigma mazhab Methodique. Kedua mazhab itu tentu saja memiliki perbedaan. Mazhab Methodique lebih terfokus pada sejarah-sejarah besar dengan bersumber pada dokumen arsip dan sangat positivistik. Meski positivistik, tetap saja mazhab ini tidak bebas dari kepentingan. Sementara itu, mazhab Annales terfokus pada “orang-orang yang tidak memiliki sejarah”. Mereka tetap menggunakan dokumen sebagai sumber, tetapi dokumen tersebut ditafsirkan secara lebih luas dan mendalam.

Saya tidak mengatakan bahwa para peneliti sejarah atau penulis sejarah sastra Indonesia menganut mazhab Annales. Hal yang ingin ditekankan ialah bahwa paradigma dalam memandang sejarah telah berubah. Selain mengangkat sejarah-sejarah kecil, para pengkaji sejarah juga menggugat atau mengoreksi (atau ada diksi yang lebih tepat?) sejarah besar yang telah ditulis. Bagi saya, kondisi ini menunjukkan preseden baik bagi masa depan sastra Indonesia.(*)


Sumber Bacaan

Anwar, Saeful. (2013). “Persada Studi Klub: Disposisi dan Pencapaiannya dalam Arena Sastra Nasional”. Tesis. Yogyakarta: UGM.

Atisah. (2010). “Umbu Landu Paranggi dalam Pembinaan Sastrawan Indonesia: Studi Kasus Persada Studi Klub”. J. Atavisme. Vol. 13 No. 1. Hlm.89—99.

Jassin, H.B. (ed.). 1968. Angkatan ’66: Prosa dan Puisi. Jakarta: Gunung Agung.

Rosidi, Ajip. 1970. Masalah Angkatan dan Periodisasi Sejarah Sastra Indonesia. Bandung: Pustaka Jaya.

__________. 1977. Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia. Bandung: Putra A. Bardin.

__________. 2010. Puisi Indonesia Modern. Bandung: Pustaka Jaya.

Sambodja, Asep. 2010. Historiografi Sastra Indonesia 1960-an. Jakarta: Bukupop.

Langgeng Prima Anggradinata

Langgeng Prima Anggradinata. Lulusan Magister Universitas Indonesia. Pengajar Sastra di Universitas Pakuan. Ia juga kontributor tetap di buruan.co dan bergiat di Arena Studi Apresiasi Sastra (ASAS).