"Memangnya Ada Musik Tradisional Indonesia?"

oleh Raka Ibrahim

30 Maret 2018 Durasi: 8 Menit
"Memangnya Ada Musik Tradisional Indonesia?" Ilustrasi: Yulia Saraswati

Rizaldi Siagian punya banyak alter ego. Bagi murid dan koleganya, ia adalah salah satu peneliti musik paling kawakan di Indonesia. Ia dikenal rajin mendokumentasikan berbagai tradisi musik Sumatera Utara, sekaligus meriset praktik musik di berbagai daerah Indonesia. Sebagai Ketua Jurusan Etnomusikologi di Universitas Sumatera Utara (USU), ia merancang kurikulum etnomusikologi bersama nama-nama kelas berat di dunia akademisi seperti Philip Yampolsky, Marc Perlman, hingga Edward C. Van Ness.  Bagi sesama musisi, ia adalah otak di balik konser Megalitikum Kuantum, dan Megalithic Vocal Ensemble yang mengangkat tradisi vokal Nias. Bagi pecinta musik rock yang agak senior, ia punya reputasi cemerlang sebagai salah satu pemain drum paling ngetop di Medan pada tahun 1970-an. Konon katanya, saat itu kemampuannya boleh diadu dengan Jelly Tobing – personil grup legendaris Super Kid.

Namun bagi saya, pak Rizaldi adalah salah satu pintu masuk pertama ke dunia musik. Tahun 2012 silam, ia menjadi salah satu pemateri lokakarya jurnalisme musik yang saya ikuti. Argumennya yang tajam dan provokatif sukses menarik perhatian para peserta. Salah satunya adalah diktumnya yang terkenal, dan kerap ia ulangi: bahwa sebetulnya, tidak ada yang namanya ‘musik Indonesia’.

Beberapa waktu lalu, saya menyambangi rumahnya dan berdiskusi lebih jauh dengan beliau sepanjang sore.

 

Sebagai peneliti dan musisi, bagaimana anda memandang perkembangan kajian musik Indonesia sejauh ini?

Ada pertanyaan lebih mendasar yang perlu diselesaikan dulu. Untuk apa kita melakukan kajian musik di Indonesia? Dan kalau kita bicara kajian musik Indonesia, yang perlu ditanyakan adalah, apakah memang ada musik Indonesia?

Bagian ‘musik’ dan ‘Indonesia’ dari pernyataan itu patut kita pertanyakan. Saya sepemikiran dengan Ben Anderson di Immagined Communities yang mengemukakan bahwa ‘orang Indonesia’ itu konsep imajiner. Ambil contoh; apakah ‘musik tradisional Jawa’ itu bisa kita bilang musik Indonesia? Jawabannya mudah: di Jawa mereka enggak kenal yang namanya musik. Yang mereka kenal itu gendhing, karawitan, gamelan – tidak ada ‘musik’ di sana. Yang ada adalah fenomena musikal, namun pengertian mereka mengenai musik sangat berbeda dengan konsep standar musik. Di seluruh Nusantara, setiap suku bangsa punya konsep yang berbeda-beda terhadap fenomena susunan bunyi, atau yang kemudian kita sederhanakan dengan istilah ‘musik’.

Konsep ‘musik’ yang distandardisasi, yang menggunakan pola diatonis, datang dari luar negeri. Maka, istilah ‘musik Indonesia’ sendiri adalah bentuk penjajahan. Terjadi penghilangan terhadap konsep fenomena musikal yang ada di setiap suku bangsa.

 

Apa yang anda maksud dengan penjajahan musik?

Salah satu persoalan yang paling nyata – walau patut kita perdebatkan lebih jauh – adalah adanya konsep industri musik. Rakyat Indonesia yang ratusan juta jumlahnya ini potensi pasar yang besar. Kalau mereka semua memiliki ide masing-masing tentang apa itu fenomena musikal - orang Jawa bilang begini, orang Batak bilang begitu - tentu akan sulit berjualan ke mereka. Kalau mereka bisa bikin semua orang memegang konsep yang sama, bahwa musik harus diatonis, maka lagu-lagu lebih mudah laku. Anak SD sampai SMA akan menyanyikan lagu dengan jenis dan pola musikal yang hampir persis sama. Tidak usah jauh-jauh, sebenarnya sekarang layanan seperti Spotify pun mulai melakukan penyeragaman selera. Kita dibentuk sedemikian rupa sehingga kita menyepakati bahwa memang beginilah musik, dan musik yang tidak seperti ini kita anggap ‘jelek’ atau ‘fals’.

Ini berbahaya, karena artinya kemungkinan-kemungkinan musikal dan keberagaman budaya yang sudah kita miliki terancam. Hak-hak suku bangsa yang ada di seluruh negeri ini perlu diangkat. Ketika kita menggunakan istilah seperti ‘musik Dayak’ atau ‘musik Batak’, istilah seperti itu sudah menyeragamkan mereka. Itu kelakuan pebisnis yang perlu kerja, dan etnomusikolog sadar betul tentang hal ini. Kita terjebak pada istilah ‘musik’, karena tidak mudah untuk mengenalkan bahwa ini namanya karawitan, ini namanya gendhing. Maka kita pakai istilah yang lebih sederhana. Tapi, simplifikasi semacam itu justru menjadi penjajahan tersendiri. Estetika bunyi yang kita terima jadi seragam.

Ketimbang bilang ini musik Sunda, ini musik Bali, kenapa tidak kita tampilkan konsep musikal mereka masing-masing?

 

Apa saja contoh perbedaan mendasar dari cara gendhing dan karawitan – misalnya – memandang bunyi bila kita bandingkan dengan ‘musik’?

Dari segi linguistik, ambil contoh masyarakat Batak. Pemain musik tradisi Batak sadar betul, kalau anda pemain band, anda disebut parmusik – yang artinya pemain musik. Kalau memainkan musik tradisi, namanya pargongsi. Jadi, ada upaya sengaja untuk membedakan ‘musik’ dengan praktik tradisi Batak.

Dari segi bunyi, budaya Jawa – misalnya – mengenal slendro dan pelog. Meski ada namanya, sebenarnya dua sistem tangga nada ini tidak pernah seragam. Tidak ada standardisasi seperti layaknya tangga nada di musik Barat. Gamelan di lokasi A akan berbeda bunyinya dengan gamelan di tempat lain, walaupun namanya sama-sama slendro-pelog. Mereka berbeda frekuensi bunyi, walau hanya sedikit.

Perbedaan ini mewakili rasa kebenaran dari si pembuat atau penikmat gamelan tersebut. Pemain gamelan tertentu akan bilang, dia lebih senang memakai gamelan yang ini, sementara pemain lain bilang ia lebih suka menggunakan gamelan yang lain. Itu adalah hak estetis dari mereka yang berekspresi melalui gamelan. Maka setiap pementasan gamelan bisa berbeda, tergantung dari hubungan antara sang pemain gamelan dengan alatnya. Tidak ada gamelan yang sama tuning-nya. Kalau sudah sama, berarti sudah muncul standardisasi, yang merupakan konsep Barat. Tentu itu tidak salah, tapi artinya ia sudah berubah.

Menariknya, kemudian berkembang genre musik Campursari. Gamelan yang dipakai di Campursari itu menggunakan sistem tangga nada dengan kunci dasar G – artinya, ia sudah dipalsukan dan dikonstruksi sedemikian rupa. Ia sudah dibikin seragam. Semisal nadanya pertama G, nada keduanya A, dan frekuensinya 440 atau di bawah 440 – itu kan bentuk standardisasi agar bisa berkompromi dengan alat musik dan logika musikal lain, dalam hal ini musik Barat. Kalau ini sudah terjadi semua, maka musik Jawa akan mengalami diatonisasi. Jika ini terjadi terus selama puluhan tahun, maka penikmat gamelan cuma jadi konsumen dari sistem ekonomi kebudayaan yang menggunakan sistem diatonis tadi.

Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Gamelan Jawa yang menggunakan slendro-pelog tidak akan dianggap lagi. Bukan karena tidak laku, tapi karena manusia yang menikmatinya sudah berbeda. Konstruksi cara berpikir manusianya dalam menerima estetika bunyi sudah berbeda. Jika Campursari menjadi luar biasa populer di kalangan masyarakat Jawa – dan memang sudah populer – maka audiensnya adalah audiens yang memiliki latar belakang diatonis. Lama kelamaan slendro-pelog akan kalah karena industri tentu akan mengejar yang lebih banyak audiensnya. Demand akan muncul dari pasar, dan dari segi bisnis musik diatnois lebih mudah direplikasi karena ia sudah punya pakem. Sebagai produk, ia lebih praktis.

Anda bisa lihat kan, di mana letak pertarungan dan penjajahannya? Tentu saya tidak bilang bahwa musik diatonis itu salah. Tapi, keberagaman perlu terus dirawat. Kemungkinan-kemungkinan musikal harus selalu ada. Ketika semua orang bicara musik Indonesia tapi pendekatan mereka mentok di diatonis, keberagaman pendekatan musikal seperti slendro-pelog kalah.

 

Apakah persoalan ruang tampil juga berpengaruh? Barangkali tempat-tempat untuk berkumpul dan menikmati musik tersebut sudah dihabisi, dan itu berpengaruh juga.

Di satu sisi, persoalan ruang memang penting. Ruang-ruang publik, di mana kita bisa bercengkerama, ngobrol dan bertukar pikiran dalam konteks sosial, sudah diberangus. Yang ada hanya ruang komersil, dan ini memang memberi dampak pada kemungkinan berkembangnya kesenian yang bisa dipakai untuk interaksi warga.

Namun, masalahnya tidak sesederhana membangun ruang begitu saja. Banyak pemikiran dan inisiatif untuk bikin sanggar dan gedung pertunjukan, tapi apakah ini efektif? Saya kira, yang lebih dibutuhkan sekarang ini bagi kesenian tradisional adalah sandaran untuk berkegiatan.

DI dalam konsep tradisi yang ada di Nusantara, fenomena musikal tidak pernah ada tanpa konteks sosial. Contohnya, ketika terjadi upacara adat, pasti ada yang memainkan ‘musik’ pengiring. Di sana akan ada nyanyian, ada perayaan atau ritual tertentu. Mereka bermain bukan untuk memenuhi kebutuhan komersil, tapi terkait dengan sistem religi atau sosial mereka. Kalau sandaran ini sudah tidak ada lagi, tidak ada alasan bagi mereka untuk bermain musik. Semisal seluruh sistem pertanian di Indonesia sudah tidak menanam beras lagi, apa dasarnya mereka bikin upacara pesta panen dan memainkan ‘musik’ yang terkait tradisi tersebut? Toh ladangnya sudah tidak ada, Dewi Sri-nya sudah tidak dipakai lagi. Konteksnya hilang, dan mau perusahaan bikin gedung segede apapun, enggak akan berhasil.

Coba periksa, taman budaya dan gedung kesenian yang besar-besar di seluruh Indonesia itu betul-betul dinikmati oleh berapa orang? Kebanyakan kosong melompong. Artinya, tanpa konteks sosial, ia hanya jadi ruang kosong. Padahal, banyak tradisi dan praktik kebudayaan kita yang tidak perlu gedung megah semacam itu. Di halaman dan di lapangan pun dia bisa bikin, karena bukan gedungnya yang penting.

Sebetulnya, inisiatif mendukung kesenian tradisi dengan membangun gedung patut kita hargai. Tapi, ibarat orang sakit kepala yang diobati malah kakinya. Tidak ada kesenian yang berkembang di masyarakat tradisional tanpa konteks. Kalau anda mau memindahkannya jadi art for art’s sake, ya tidak akan jalan. Itulah yang selama ini kita lakukan.

 

Namun, apakah bijak untuk memaksa menciptakan ulang konteks tersebut? Jika sawah memang sudah digusur dan penduduk desa sudah ke kota semua, mungkin mereplikasi praktik kebudayan desa yang ideal menjadi mustahil.

Itu pertanyaan besar kita. Musik Indonesia itu harus diciptakan, dengan mencari solusi dari problematika yang kita hadapi saat ini. Kalau konteksnya sudah tidak ada, apakah kita bisa bikin konteks yang baru? Dan ini yang perlu saya tekankan: kita perlu bikin konteks baru, bukan berusaha mereplikasi konteks yang sudah hilang.

Kelemahan paling mendasar Indonesia dalam pengembangan strategi kesenian adalah ketika ada yang baru, yang lama ditinggalkan. Sejarah tidak pernah ada di negeri ini. Begitu ada musik kontemporer, musik klasik ditinggalkan. Kalau kita bicara menciptakan musik Indonesia, praktik musikal yang sudah ada di seluruh negeri ini tidak boleh ditinggalkan. Mereka bagian dari sumber studi untuk pengembangan musik Indonesia di masa yang akan datang. Itu yang dilakukan di Barat – makanya muncul periodisasi. Apa yang disebut dengan zaman musik barok, zaman rococco, zaman romantik, dan segala macam. Kita tidak punya periodisasi sejarah musik Indonesia yang seperti itu.

Musik kontemporer Barat pun belajar dari sejarah ini. Teknik call and response yang mendasari musik blues, misalnya, juga dipengaruhi tradisi di negara-negara Pasifik seperti Hawaii. Ketika musik Eropa Timur dan India populer di Amerika Serikat pada abad 20, terjadi perubahan juga. Musisi jazz Dave Brubeck bisa mengkomposisi Take Five kan juga setelah ia mempelajari musik India. Musik Barat itu miskin dalam masalah ritme. Dalam dunia jazz, baru belakangan mereka mengadopsi teknik dari berbagai negara. Sebelumnya kan mereka cuma pakai 4/4. Setelah Brubeck, bentuk ritme jadi semakin kompleks.

Itu kan kontribusi dari musik mancanegara, tapi sebelumnya memang ada etnomusikolog dari berbagai belahan dunia yang merekam dan mempelajari tradisi tersebut. Indonesia begitu kaya dengan tradisi semacam ini. Bayangkan musik yang ada di Timor, di Sumba. Mereka luar biasa! Pola yang menjadi ciri khas dari musik Eropa Timur dan Bulgaria itu ada di Sumba, dan itu jadi musik tradisi. Kan dahsyat itu! Semestinya ini dieksplorasi lebih jauh. Nah, kalau di sana tiba-tiba mau dibikin festival jazz, apa hubungannya? Proses kontekstualisasinya belum terjadi.

Semua ini memang tidak bisa langsung jadi. Dangdut saja butuh waktu untuk berkembang, sebelum sekarang dibongkar habis. Dihajar sama gaya Pantura, gaya Koplo. Dangdut era klasik sudah mulai hilang, kan. Indianya sudah mulai dihajar habis. Tapi, evolusi Dangdut itu terjadi secara alamiah. Ada pembiaran di sana. Yang saya maksud adalah, harus ada upaya yang ditelaah secara baik untuk melakukan perubahan ini, untuk mencari konteks baru dan merawat keberagaman fenomena musikal Indonesia. Harus ada strateginya, harus bisa duduk bareng. Kalau memang musik Indonesia itu tidak ada, maka ia harus diperjuangkan. (*)

Raka Ibrahim

Raka Ibrahim, Editor Musik di Jurnal Ruang. Tulisannya telah dimuat di berbagai antologi, zine, & publikasi independen seperti Jakartabeat dan Pindai. Mendirikan webzine Disorder Zine pada tahun 2013.